SAMARINDA – Ratusan tenaga honorer di Kalimantan Timur (Kaltim) pulang dengan wajah kecewa. Mereka gagal bertemu langsung dengan Gubernur Rudy Mas’ud, Kamis (14/8/2025).
Sejak pagi, mereka sudah berkumpul di depan Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Harapan mereka sederhana: menyampaikan aspirasi sebelum tenggat pendataan ulang tenaga honorer berakhir pada 20 Agustus 2025.
Namun, orang nomor satu di Kaltim itu tak kunjung muncul. Perwakilan massa hanya diterima oleh Plt. Asisten Administrasi Umum, Ismiati.
“Kami ingin bicara langsung dengan Gubernur. Waktu kami tinggal beberapa hari,” kata Koordinator Non-Database R4 Kaltim, Muhammad Rizky Pratama.
Rizky menuturkan, tuntutan mereka jelas: ada formasi khusus bagi honorer non-database yang belum terakomodasi. Termasuk tenaga Bakti Rimbawan Dinas Kehutanan, tenaga pengamanan, sopir, hingga tenaga kebersihan.
Ia mengingatkan komitmen Gubernur pada rapat bersama Komisi II DPR RI, April 2025 lalu, yang menjanjikan pembukaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Janji itu harus ditepati. Kami datang dengan itikad baik. Kami ingin ada kepastian,” tegasnya.
Sementara itu, Ismiati menjelaskan, Gubernur tengah memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sudah dijadwalkan sebulan lalu. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut.
Penjelasan itu tak sepenuhnya meredakan kekecewaan massa. Apalagi waktu kian mepet.
Bayu Guritno, tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kaltim yang sudah mengabdi 20 tahun, mengaku waswas.
“Kalau lewat 20 Agustus tanpa kejelasan, kesempatan kami hilang,” ucapnya.
Bagi mereka, dua hari ke depan adalah penentu nasib. Mereka berharap, pintu formasi PPPK tetap terbuka.
“Kami tak mau perjuangan bertahun-tahun berakhir sia-sia,” tutup Bayu. (TIA)
