PARTAI Persatuan Pembangunan Kutai Timur (PPP Kutim) menghadapi titik kritis setelah kehilangan lebih dari separuh kursi DPRD pada Pemilu 2024. Musyawarah Cabang (Muscab) VI yang digelar 23–25 April 2026 di Sangatta menjadi momentum penentuan arah partai untuk keluar dari tren penurunan tersebut.
Dari sembilan kursi pada Pemilu 2019, PPP kini hanya menyisakan empat kursi di DPRD Kutim. Penurunan tajam ini menjadi alarm bagi internal partai, terlebih Kutai Timur selama ini dikenal sebagai salah satu kantong suara PPP di Kalimantan Timur.
Ketua DPW PPP Kalimantan Timur (Kaltim), Gamalis, secara terbuka menyoroti kondisi tersebut saat membuka Muscab. Ia menegaskan agenda ini tidak boleh berhenti pada seremoni organisasi, tetapi harus menghasilkan langkah konkret untuk membalikkan keadaan.
“Penurunan ini menjadi perhatian serius. Kutai Timur selama ini dikenal sebagai basis PPP, sehingga kondisi ini perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Gamalis, Kamis (23/4) malam.
Ia menilai, tantangan yang dihadapi PPP Kutim bukan sekadar soal elektoral, tetapi juga menyangkut soliditas internal dan kemampuan membaca perubahan perilaku pemilih. Dalam beberapa tahun terakhir, kompetisi politik di daerah dinilai semakin terbuka, dengan pergeseran dukungan yang tidak lagi bergantung pada basis tradisional.
Melalui Muscab ini, kepengurusan baru diharapkan tidak hanya melakukan konsolidasi struktural, tetapi juga merumuskan strategi yang lebih adaptif hingga ke tingkat akar rumput. Peran kader di lapangan dinilai menjadi faktor kunci dalam mengembalikan kepercayaan publik.
Gamalis juga menekankan bahwa seluruh elemen partai, termasuk badan otonom, harus bergerak dalam satu garis yang sama. Ia mengingatkan bahwa kader di tingkat bawah kini menunggu arah yang jelas dari hasil Muscab.
“Siapapun yang terpilih harus didukung bersama. Soliditas internal menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” katanya. [HAF]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
