Pranala.co, BONTANG – Kota Bontang kembali menghadapi ancaman serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berpotensi terjadi pada tahun 2026 dinilai bisa mengguncang stabilitas fiskal.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menyebut DBH merupakan hak daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Karena itu, kebijakan pengurangan secara otomatis dinilai tidak adil, mengingat kontribusi Bontang terhadap pendapatan negara tidaklah kecil.
“Pengurangan DBH adalah ancaman serius. Tapi setiap kejadian pasti ada nilai positifnya. Ini saatnya kita bekerja lebih keras, melibatkan semua pihak, untuk menata ulang kemandirian fiskal Kota Bontang,” ujar Winardi, Rabu (24/9/2025) melalui telepon.
Dia melanjutkan, informasi mengenai pemangkasan DBH tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah daerah perlu segera melakukan pemetaan ulang anggaran. Prioritas harus diarahkan pada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur vital, dan kebutuhan sosial masyarakat.
“Sebaliknya, program yang sifatnya non-prioritas, proyek mercusuar, atau kegiatan yang belum mendesak sebaiknya ditunda,” tegas Politisi dari Partai PDI Perjuangan itu.
Jika revisi APBD 2026 harus dilakukan karena adanya perubahan hitungan DBH, Winardi menekankan pentingnya keterlibatan legislatif. Hal ini agar keputusan bersama memiliki legitimasi yang kuat. Ia juga mendorong publik untuk ikut mengawasi dan memahami alasan perubahan tersebut.
“Kalau APBD direvisi, masyarakat juga perlu tahu alasannya. Ini bagian dari edukasi publik, supaya semua pihak mengerti kenapa anggaran berubah,” jelasnya.
Lebih jauh, Winardi menekankan perlunya langkah konkret agar Bontang tidak terlalu bergantung pada DBH. Beberapa di antaranya yakni pengelolaan pajak dan retribusi yang tidak membebani masyarakat, optimalisasi aset daerah, hingga sinergi dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan.
“Intinya, pajak dan retribusi jangan sampai membebani warga. Kita juga punya aset yang bisa dikelola lebih baik, dan perusahaan perlu ikut memberi kontribusi nyata lewat program TJSL,” tambahnya. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
