Pranala.co, PANGKEP – Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menegaskan kesiapannya mendukung penerapan Konsep Adipura Baru 2025 yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assagaf, saat membuka kegiatan sosialisasi yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (22/9/2025).
Rahman menegaskan, persoalan sampah menjadi tantangan serius. Kompleksitas wilayah daratan dan kepulauan membuat penanganannya butuh langkah nyata, terstruktur, dan partisipatif.
“Konsep Adipura Baru menekankan circular economy, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, dan kolaborasi multipihak. Penilaian bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga keberlanjutan, ketahanan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada peran aktif masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, sebaik apa pun kebijakan pemerintah tidak akan berjalan optimal.
“Mari kita mulai dari rumah tangga: memilah sampah sejak sumber, mengurangi plastik sekali pakai, memanfaatkan sampah organik, dan mendorong daur ulang,” jelasnya.
Rahman menyebut, Pemkab Pangkep berkomitmen memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah hingga tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, pemerintah juga akan menambah sarana prasarana, serta mendorong dunia usaha berperan lewat program tanggung jawab sosial lingkungan (CSR).
Ia berharap, sosialisasi ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan komitmen semua pihak. Dia bilang, pengelolaan sampah bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat.
Mari jadikan komitmen bersama demi mewujudkan Pangkep yang bersih, indah, sehat, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kepala DLH Pangkep, Akbar Yunus, menambahkan bahwa substansi penilaian Adipura Baru sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja, ada perubahan pada klaster penilaian, termasuk pemberian label bagi empat kabupaten yang dinilai kotor.
“Tentu kita berharap hal itu tidak terjadi di Pangkep. Inilah yang harus menjadi perhatian bersama,” kata Akbar.
Ia menegaskan, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab DLH. Permasalahan justru paling kompleks di tingkat hulu, sehingga setiap sampah harus ditangani sejak dari sumber agar TPA tidak terbebani.
“Kalau hanya ditangani satu sektor, mustahil bisa selesai. Dibutuhkan koordinasi, komitmen, dan sinergitas lintas lembaga agar pengelolaan sampah benar-benar efektif,” pungkasnya.
Sosialisasi ini turut dihadiri pimpinan instansi vertikal, forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, hingga kepala desa se-Kabupaten Pangkep. (IR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
