Pranala.co, JAKARTA – Anggaran belanja negara pada tahun 2026 dipastikan naik signifikan. Nilainya diperkirakan menyentuh angka Rp3.800 hingga Rp3.820 triliun. Artinya, ada kenaikan sekitar 14,19 hingga 14,83 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kenaikan ini merupakan hasil kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah, dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026.
“Semuanya masih dalam rentang asumsi. Belanja negara tahun depan kita sepakati sekitar Rp3.800 sampai Rp3.820 triliun,” ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di kompleks parlemen, Selasa (22/7/2025).
Meski demikian, Said menegaskan bahwa angka tersebut belum final. Pemerintah akan mengumumkan detail resminya dalam Nota Keuangan yang akan dibacakan Presiden pada 15 Agustus 2025 mendatang.
“Sekarang masih sebatas postur. Angkanya belum masuk semua. Kita tunggu nota keuangan, karena itu menyangkut angka resmi yang tidak boleh kita dahului,” katanya.
Belanja Naik, Target Ekonomi Diperketat
Sebagai pembanding, belanja negara pada APBN 2025 tercatat sebesar Rp3.613,1 triliun, terdiri dari:
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp2.693,2 triliun
- Transfer ke Daerah: Rp919,9 triliun
Sementara itu, postur fiskal 2026 menyasar:
- Pendapatan Negara: 11,71–12,31 persen dari PDB
- Belanja Negara: 14,19–14,83 persen dari PDB
- Defisit APBN: dikendalikan di kisaran 2,48–2,53 persen
- Keseimbangan Primer: antara -0,18 hingga -0,22 persen
Target Makro 2026: Pertumbuhan dan Stabilitas
Pemerintah juga menyusun berbagai target makro sebagai panduan perencanaan 2026:
- Pertumbuhan ekonomi: 5,2–5,8 persen
- Inflasi: 1,5–3,4 persen
- Nilai tukar rupiah: Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,6–7,2 persen
- Harga minyak Indonesia (ICP): US$60–80 per barel
- Lifting minyak: 605–620 ribu barel per hari
- Lifting gas: 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari
Target sosial juga ditekankan, seperti:
- Tingkat kemiskinan: 6,5–7,5 persen
- Kemiskinan ekstrem: 0–0,5 persen
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,44–4,96 persen
- Rasio gini: 0,377–0,380
- Indeks modal manusia: 0,57
- Kesejahteraan petani: 0,7731
- Penciptaan lapangan kerja formal: 37,95 persen dari total lapangan kerja baru
Dengan kenaikan belanja negara dan fokus pada penguatan ekonomi domestik, pemerintah menargetkan terjadinya transformasi struktural.
Program prioritas, seperti hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, serta penguatan layanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan, diyakini akan menjadi penopang utama pertumbuhan tahun depan.
[CNBC/RE]
