PRANALA.CO, Samarinda – Tim Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur (Kutim) bersama Satpol PP melakukan gerilya penertiban dan penarikan mobil dinas (mobdin) dan motor dinas (motdin) yang masih dibawa para pejabat purna tugas Pemkab Kutim, Sabtu 28 November 2020.
Tim menyasar ke dua lokasi berbeda. Yakni, Samarinda dan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Di Samarinda Kasatpol PP Kutim Didi Herdiansyah bersama Kepala Bidang Aset BPKAD Kutim Supartono memimpin langsung penarikan aset tersebut. Sementara di Tenggarong Ketua Tim dari BPKAD Deni Atmaja memimpin langsung penarikan aset Pemkab Kutim ini.
Operasi penarikan aset Pemkab Kutim ini berlangsung sejak pukul 10.00 Wita hingga 20.00 Wita. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penertiban dan pengamanan kendaraan dinas bermotor hasil “MCP Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tentang Manajemen Aset Daerah” pada poin pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan, pengamanan serta pemulihan aset tertanggal 22 April 2020 Nomor B.2055/KSP.00/10-16/04/2020 tentang progres pemberantasan korupsi terintegrasi bidang manajemen aset khususnya kendaraan dinas Pemkab Kutim yang ditandatangani Pjs Bupati Kutim Moh Jauhar Efendi.
Tim menarik 8 kendaraan dinas terdiri dari tujuh mobdin yang rata-rata semua kijang Toyota dan satu motdin honda vario. Dari penertiban itu, rata-rata para pejabat purna Pemkab Kutim sangat kooperatif dengan legawa menyerahkan kendaraan dinas ke Tim BPKAD disaksikan Satpol PP Kutim.
“Untuk di Samarinda kita berhasil menarik tujuh mobdin dan di Tenggarong satu motdin. Seharusnya dari Tenggarong kita bisa membawa dua mobdin yang masih dipegang oleh Mantan Kabag Pemerintahan Alexander Siswanto yang masih keukeuh belum bisa menyerahkan karena masih ada permasalahan terkait surat simpan pinjam,” jelas Kasatpol PP Kutim, Didi Herdiansyah atas informasi dari Ketua Tim dari BPKAD Kutim Deni Atmaja.
Menurut Didi Herdiansyah, dalam waktu tenggat waktu ke depan timmya bersama BPKAD akan terus mengawal hingga seluruh aset kendaraan milik Pemkab Kutim dikembalikan. Caranya pun tetap mengedepankan sistem pendekatan persuasif.
“Jika masih bersikeras, ya kita melakukan langkah prosedur yang tegas bersama tim KPK dalam waktu secepatnya,” ujar Didi Herdiansyah.
Sebelumnya, Kepala Bidang Aset BPKAD Kutim Supartono mengatakan aset berupa mobdin menjadi perhatian KPK, terutama yang masih dipegang pensiunan pejabat. Penggunaan kendaraan dinas plat merah bukan peruntukan bagi yang sudah purna tugas karena itu aset daerah. Kendaraan yang belum dikembalikan menjadi salah satu perhatian karena sudah terdata di KPK.
“Permintaan KPK jika ada pensiunan yang menolak mengembalikan kendaraan dinas, yang bersangkutan bisa dijerat tindak pidana penggelapan aset milik negara,” ujar Supartono.
Seorang pejabat purna Pemkab Kutim, Ismed Ade Baramuli menyambut kedatangan Tim BPKAD dan Satpol PP dengan baik. Mantan Kabag Humas era pertama kepemimpinan Bupati Kutim Awang Faroek Ishak itu begitu kooperatif. Ismed Ade Baramuli pun langsung menandatangani berita acara penarikan kendaraan dinas tanpa ada cekcok. Dia kemudian menyerahkan kunci dan STNK motor Honda Vario.
“Saya orang yang menjunjung tinggi kesadaran dan ini memang sudah bukan milik saya lagi karena sudah pensiun. Saya menghormati aturan dan regulasi yang sudah dibuat,” ujar Ismed Ade Baramuli.
[ks]
Comments 1