KEPALA pusing, telinga sakit dan dada nyesak. Itu komentar Sani, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Samarinda ketika membaca, melihat dan mendengar komentar serta pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang akrab dipanggil HARUM.
Dua hari setelah aksi demo 214 yang bertujuan memakzulkan dirinya, HARUM menggelar jumpa pers di Hotel Atlet Sempaja. Temanya berkaitan dengan berbagai isu yang menerpa dirinya. Gubernur didampingi mantan Kapolres Kukar Brigjen Purn Fajar Abdillah yang ditarik bergabung ke Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dan mantan Ketua PWI Kaltim, Endro S Efendi.
Meski berlatar belakang polisi, tapi dalam TAGUPP, Fajar masuk dalam Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah. Saya tidak tahu persis apa alasan dia dimasukkan ke bidang ekonomi dan keuangan? Mungkin juga ini “kompetensi” seperti dimaksud Gubernur HARUM.
Mengapa bukan Ketua PWI yang diundang mendampingi Gubernur? “Saya diajak Pak Fajar, teman seangkatan saya di Lemhannas,” kata Endro mengungkapkan alasannya duduk di samping Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur HARUM bicara panjang lebar. Mulai soal aksi demo, masalah TAGUPP, nepostime termasuk yang terkait dengan adik kandungnya, Hijrah Mas’ud dan keponakannya Putri Amanda Nurramadhani yang jadi Ketua Kadin Kaltim termuda.
Yang menarik ketika dia menyinggung soal Hijrah. Dia mengatakan Hijrah menemani dia sejak berjuang ke DPR sampai menuju kursi gubernur, karena itu dia memang selalu ada di sampingnya. Tugasnya meng-handle hal-hal privasi, hal-hal berkaitan dengan logistik atau mandat-mandat yang tidak bisa diwakilkan atau menemui mana-mana. “Sama dengan Pak Hashim juga begitu, apa bedanya dengan Bapak Presiden, dia dipercaya karena itu hak prerogatif,” kata Rudy dengan pede-nya.
Gara-gara menyamakan Hijrah dengan Hashim Djojohadikusumo, jajaran Partai Gerindra Kaltim meradang. “Keterangan Gubernur tersebut adalah penghinaan dan tindakan yang melampaui batas. Karena itu kami menuntut agar Gubernur menghentikan manipulasi sorotan publik, mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo,” tuntut Andi Muh Arif Rayhan Harun, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra.
Hal yang sama juga disampaikan Sabaruddin Panrecalle, bendahara DPD Gerindra yang juga Ketua Komisi II DPRD Kaltim. “Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah adalah langkah yang tidak etis dan berisiko menurunkan standar kepemimpinan publik,” tandasnya.
Presiden Prabowo sendiri sudah pernah menyentil Gubernur Rudy Mas’ud berkaitan dengan pengadaan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar. “Mobil Maung Presiden saja harganya hanya Rp1 miliar plus kaca anti peluru, tapi ada kepala daerah beli mobil sampai Rp8 miliar,” katanya.
Ketua DPD Gerindra Kaltim adalah Seno Aji, yang sekarang ini posisinya sebagai wakil gubernur mendampingi Rudy Mas’ud. Sejauh ini belum terbaca bagaimana hubungan mereka. Tapi Seno terkadang jadi bemper berkaitan dengan berbagai sorotan masyarakat kepada Gubernur. Sempat beredar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di media sosial dan terkesan adu domba bahwa ada Seno di balik Aksi 214.
Sebagai asisten pribadi Gubernur, mungkin orang tidak terlalu mempermasalahkan eksistensi Hijrah. Tapi cawe-cawe Hijrah di lingkungan Kantor Gubernur (mulai penempatan dua dosen Unhas ke Dewas RSUD, termasuk dugaan penunjukan sejumlah proyek di dinas-dinas) serta pengangkatan Hijrah sebagai Wakil Ketua TAGUPP itu memang menjadi sorotan.
Sehebat apa kapasitas Hijrah sampai bisa menjadi wakil ketua tim ahli?. Hijrah menyandang gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). Lalu mengikuti program magister administrasi rumah sakit (MARS) bersama suaminya, dr Ifransyah Fuadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas. Gelar MARS sangat diperlukan sang suami untuk memenuhi persyaratan, karena dia lebih dulu ditunjuk menjadi Dirut RSUD Beriman. Ada kabar Ifransyah sangat mungkin dipromosi jadi Dirut RSUD Kanujoso Balikpapan atau RSUD A Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.
Ifransyah sempat disentil Wali Kota Samarinda Andi Harun karena ikut mengomentari masalah pengalihan 49 ribu lebih BPJS gratis warga Samarinda dari Pemprov Kaltim ke Pemkot Samarinda. Andi menilai Ifransyah tak mengerti persoalan dan juga bukan tupoksinya.
BANTAH NEPOTISME DAN KKN
Berkaitan isu KKN, Gubernur Rudy Mas’ud membantah dia bersama saudaranya melakukan praktik KKN atau nepotisme. Sebab, setiap warga negara punya hak yang sama untuk dipilih maupun memilih. “Kalau ada keluarga atau kolega yang terpilih, itu karena sistem demokrasi kita. Semua orang punya hak yang sama untuk dipilih,” ujarnya.
Dia tak menyinggung bahwa demokrasi kita masih diwarnai praktik pragmatisme. Orang memilih karena dibayar. Jadi yang terpilih bukan karena dia hebat dan berkualitas, tapi karena punya kemampuan logistik yang kuat.
Soal nepotisme atau dinasti politik, warganet banyak menyerang Bambang Widjojanto yang menjadi salah satu anggota Dewan Penasihat TAGUPP. Dalam diskusi Kartini di Samarinda, dia mengatakan tidak semua dinasti berbau korupsi. Tapi saat dia menjadi tim Capres Anies Baswedan, dia pernah mengatakan bahwa dinasti itu rentan korupsi.
HARUM juga membantah terpilihnya Putri jadi Ketua Kadin Kaltim karena adanya KKN. Kadin itu sama dengan HIPMI punya AD/ART sendiri dan tidak ada kaitan dengan Pemerintah. “Silahkan tanya ke Kadin Pusat mengapa putri terpilih,” tantangnya.
Apa yang disampaikan Gubernur formalnya begitu. Tapi semua orang tahu bahwa lolosnya Putri diduga kuatkarena ada intervensi. Sebab, dia belum memenuhi syarat. Belum menjadi pengurus 3 tahun. Sedang lawannya saat itu, Muhammad Ridwan, Ketua Kadin Samarinda. Ridwan sangat memenuhi syarat. Tapi anehnya di tengah jalan dia mundur tanpa alasan yang jelas.
Pelantikan Putri sendiri pada awal Maret lalu juga sempat jadi sorotan. Mulanya akan dilaksanakan di Samarinda, tapi mendadak dialihkan ke IKN. Ada yang bilang Gubernur khawatir ada aksi demo sehingga lokasi pelantikan dipindahkan agak jauh.
Mengenai pelaksanaan hak angket di DPRD Kaltim menyusul desakan dari aksi massa 214, Gubernur menyatakan siap menghadapi. “Saya siap memberikan penjelasan dan itu memang hak DPRD dalam menjalankan pengawasan,” ucapnya.
Berkaitan kebutuhan rumah dinasnya, Gubernur mengakui ada fasilitas kursi pijat yang diduga dibeli senilai Rp125 juta dari uang APBD. “Ya mungkin mereka kasihan, soalnya saya bawa mobilnya sendiri, jaraknya ribuan kilo, matahari belum terbit kami sudah jalan, matahari sudah tenggelam kami masih jalan,” katanya menggambarkan peninjauannya ke berbagai pelosok, yang sangat melelahkan.
Masalah kursi pijat ini sempat disindir salah seorang orator aksi 214 , yang dikutip pakar manajemen Rhenald Kasali. Dia menyindir Gubernur HARUM yang mampu membelikan pakaian dan tas istrinya miliaran rupiah tetapi untuk kursi pijat memakai dana APBD. “Lucu sekali, mungkinkan ini menjadi Pati kedua,” kata Rhenald.
Tadi malam Gubernur HARUM menghadiri pelantikan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim yang baru, Erwin Izharuddin di Samarinda Convention Hall. Yang melantik adalah Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Zul mengakui Gubernur Kaltim lagi terkenal. Ketika menyampaikan sambutan, sebagian massa meneriaki gubernur dengan ucapan “huuuu…..(*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
