Pranala.co, SAMARINDA — Diskusi mengalir hangat. Forum dialog panel bertajuk “Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim” berlangsung penuh semangat.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Tepian I, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/9/2025) pagi. Pesan utamanya: Kalimantan Timur (Kaltim) tidak boleh dirugikan akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) Edy Sofyan membuka diskusi dengan nada tegas. Menurutnya, semua pihak harus mencari terobosan nyata agar pembangunan di Benua Etam tidak mandek.
“Sudah saatnya kita melakukan tindakan representatif. Harus ada pemikiran baru supaya pembangunan berkelanjutan tidak terganggu,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud atau akrab disapa Harum, menyebut dialog ini sebagai wujud aspirasi masyarakat yang bermartabat. Ia menyoroti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang pemotongan dana transfer.
Menurutnya, kebijakan itu berpotensi menghambat program pembangunan di Kaltim, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dukungan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami tidak menolak kebijakan nasional. Tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan minimum lainnya. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” tegas Gubernur Kaltim.
Gubernur mengingatkan, Kaltim adalah penyumbang besar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Karena itu, wajar bila provinsi ini mendapat perhatian khusus dalam alokasi fiskal.
Wakil Gubernur Seno Aji menambahkan, kontribusi Kaltim kepada negara tidak main-main. Hampir Rp1.000 triliun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disumbangkan setiap tahun.
“Kalau ada pemotongan, jangan diberlakukan sama rata. Kami sudah sampaikan ke Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapat perlakuan khusus. Kalau pun dipotong, sebaiknya di bawah 20 persen,” jelas Seno.
Ia juga mengajak semua elemen daerah bergerak bersama. Termasuk anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim.
“Provinsi lain seperti Sulawesi Selatan bisa menarik dana besar dengan relasi ke kementerian. Kita juga harus aktif melobi pusat,” serunya.
Dialog panel ini menghadirkan sejumlah tokoh penting. Antara lain mantan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Rektor UNU Kaltim Farid Wadjdy, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri, Anggota DPR RI Syafruddin, hingga Senator DPD RI Andi Sofyan Hasdam.
Isu TKD menjadi bahasan utama. Namun, persoalan kemiskinan, pengangguran terbuka, dan stunting juga ikut diangkat.
Di akhir forum, seluruh peserta sepakat untuk bersatu. Aspirasi yang terkumpul akan dibawa Gubernur Harum bersama jajaran ke Kementerian Keuangan serta lembaga legislatif pusat. (RE/DIAS)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
