STABILITAS keamanan di Kalimantan Timur (Kaltim) sedang diuji dari berbagai arah. Bukan hanya oleh persoalan lokal, tetapi juga dampak dinamika global dan nasional yang kian kompleks.
Kapolda Kaltim, Inspektur Jenderal Endar Priantoro, mengingatkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bisa muncul dari kombinasi isu-isu tersebut—mulai dari konflik global hingga gejolak sosial di daerah.
“Dinamika global saat ini sulit diprediksi. Dampaknya bisa menjalar ke ekonomi, pangan, hingga energi, dan pada akhirnya memengaruhi stabilitas keamanan,” kata Endar, Senin (13/4/2026).
Endar menilai, eskalasi konflik internasional tidak lagi berdampak jauh. Efeknya kini terasa hingga ke daerah, termasuk Kaltim yang menjadi wilayah strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di tingkat nasional, sejumlah isu sensitif juga dinilai berpotensi memicu gejolak. Mulai dari persoalan bahan bakar minyak (BBM), wacana reformasi Polri, isu hak asasi manusia (HAM), korupsi, hingga narasi “Reformasi Jilid 2”.
“Jika tidak dikelola dengan baik, isu-isu ini bisa memicu gangguan kamtibmas bahkan delegitimasi pemerintah,” ujarnya.
Di level daerah, tantangan tak kalah kompleks. Kapolda menyoroti potensi kelangkaan BBM, sengketa lahan di kawasan IKN, serta persoalan lingkungan sebagai titik rawan.
Selain itu, aparat juga mengantisipasi potensi aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di Kantor Gubernur dan DPRD Kaltim.
Menurut Endar, seluruh dinamika ini harus direspons dengan kesiapsiagaan tinggi agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan.
“Kaltim adalah etalase IKN. Stabilitas di sini menjadi perhatian nasional dan internasional,” katanya.
Dalam menghadapi situasi tersebut, Kapolda menekankan pentingnya strategi pengendalian persepsi publik, terutama di ruang digital.
Ia meminta jajaran kepolisian memperkuat patroli siber dan mewaspadai penyebaran hoaks, termasuk penggunaan teknologi manipulatif seperti deepfake.
“Kita harus mampu mengelola ruang publik dan media. Hoaks bisa memperkeruh situasi jika tidak ditangani cepat,” ujarnya.
Selain itu, distribusi BBM menjadi perhatian khusus. Polisi diminta memastikan kelancaran pasokan serta mengantisipasi penimbunan yang dapat memicu kepanikan masyarakat.
“Awasi distribusi, cegah penimbunan, dan edukasi masyarakat agar tidak panic buying,” kata Endar.
Dalam menghadapi potensi unjuk rasa, Kapolda menegaskan pentingnya pendekatan humanis. Aparat diminta mengedepankan pendekatan berbasis kepercayaan (trust-based approach) dalam setiap penanganan aksi.
Di saat yang sama, ia mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas dan menghindari pelanggaran.
“Anggota tidak boleh menjadi trouble maker. Jaga nama baik institusi,” ujarnya.
Endar menegaskan, keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari terciptanya rasa aman di masyarakat. Stabilitas, kepercayaan publik, efisiensi, dan keteladanan aparat menjadi kunci. [SR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
