Gegara Corona, Usaha Kecil Merana, PHK Dimana-mana
RAMLAN, tukang cukur di wilayah Bontang Utara, menatap nanar jajaran kursi kosong di hadapannya. Kursi-kursi itu biasanya diisi para pria yang ingin tampil dengan cukuran rambut lebih rapih. Tetapi, beberapa hari belakangan kiosnya sepi pelanggan, terutama sejak pandemi virus corona.
Sambil menggaruk-garuk kepala, bibir Ramlan bergerak tak beraturan. Ia menggerutu soal kantongnya yang kempes. Dia menduga kebijakan bekerja dari rumah (work from home) karena penyebaran penyakit covid-19 semakin membuat masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar rumah. Cukur rambut, yang disadarinya bukan kebutuhan primer, pun ditinggalkan.
“Lesu. Nggak nyangka sempat nggak ada pengunjung. Biasanya, paling sedikit itu 4-5 orang pengunjung. Itu pun sangat jarang. Normalnya belasan hingga lebih dari 20,” ujarnya.
Penurunan drastis jumlah pengunjung, sambung Ramlan, baru pertama kalinya dirasakan. Padahal, ia mengaku sudah menggunting tarif cukur dari sebelumnya Rp20 ribu menjadi Rp15 ribu.
Pun demikian, usahanya bisa dibilang nyaris sia-sia. Saat ini, paling banyak ia hanya bisa mencukur 1-2 kepala saja dalam satu hari. Kalau kondisi ini terjadi terus-menerus, pulang kampung adalah pilihan satu-satunya.
“Kalau begini terus, saya juga susah. Saya pikir, apa mau ke rumah ibu saya saja dulu di Garut, Jawa Barat, sekalian mengamankan diri,” tutur pria berkulit sawo matang berusia 35 tahun tersebut.
Nasib Ramlan juga dirasakan Sunarsih (56), pengusaha kecil yang menjajakan kopi dan mi instan. Dia mengaku penjualannya surut sejak imbauan bekerja dari rumah, isolasi diri, termasuk menjaga jarak (social distancing).
“Biasanya ada 20-30 anak-anak muda yang nongkrong malam hari di sini. Sekarang, cuma tiga sampai 5 orang saja,” katanya.
Omzet Bude–biasa disapa pun tergerus 70 persen per hari sejak awal pekan ini. Namun demikian, ia cuma bisa pasrah. Ia hanya berharap pemerintah bisa menanggulangi virus corona dan membantu usaha ‘wong cilik’ seperti yang digelutinya.
Pun begitu, Bude menyimpan rasa khawatir. Ia takut jika kondisi ini terjadi terus-terusan, harga pangan meningkat. “Walaupun sekarang belum (naik), tapi kan kondisi lagi nggak menentu karena virus corona,” tandasnya.
Ya, pandemi COVID-19 memberi dampak semua sektor. Termasuk sektor industri kecil menengah (IKM) di Kota Bontang. Pelemahan perekonomian akibat wabah virus corona akan berdampak serius terhadap sektor industri, termasuk IKM. Sehingga pelaku usaha IKM dikhawatirkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perusahaan.
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Bontang pun mendata ada kisaran 79 IKM sudah masuk. Pendaftaran dilakukan dengan pengisian formulir pendataan sendiri secara online oleh para pelaku IKM.
“Kami masih menunggu data lagi. Karena ada beberapa pelaku IKM belum memasukan data secara online,” ujar Rosianton Herlambang, Kepala Bidang Industri Diskop-UKMP Bontang, Selasa (14/4).
Rosianton berujar, program secara online dan manual ini digagas Pusat. Data dari Bontang ini digunakan untuk bahan pengambilan kebijakan Pemprov dalam mengatasi dampak virus corona bagi dunia usaha IKM saat melanda dan usai Covid-19.
Tujuan pendataan sebagai data IKM yang terdampak Covid-19. Mulai dari mengalami penurunan produksi dan penjualan produk omzet jualan. Sampai karyawan di-PHK. “Sampai saat ini sudah ada kisaran 79 IKM. Tapi angka ini bisa bertambah,” jelas Rosianton.
Pendataan IKM ini bukan untuk acuan data calon penerima bantuan Rp 500 ribu dari Pemkot Bontang. Data ini, kata dia, sebagai tindak lanjut imbauan Pemprov Kaltim. “Ini beda ya. Ini instruksi pemprov. Soal dapat atau tidak bantuan dari Pemkot, saya belum bisa bicara banyak. Sebab, itu sudah ranah Wali Kota,” beber dia.
Pemprov dan Pusat Turun Tangan
Sekadar informasi, Disperindagkop dan UKM Kaltim melakukan 5 langkah strategis untuk mengantisipasi dampak virus corona ini. Salah satunya memberikan bantuan permodalan dan mendorong para pelaku usaha melakukan diversifikasi usaha seperti pembuatan masker.
“Kita mengalokasikan dana secara khusus yang nantinya bisa menyerap sekitar 500 pelaku usaha yang sudah didata,” kata Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim Fuad Assadin saat rapat melalui video conference dengan Komisi IV DPRD Kaltim, Senin (13/4/2020).
Rinciannya, Samarinda 250 UKM, Balikpapan 30 UKM, Panajam Paser Utara 5 UKM, Kutai Kartanegara 75 UKM, Kutai Barat 5 UKM, Berau 15 UKM, Bontang 15 UKM dan Kutim 10 UKM, sehingga totalnya 405 UKM dan masih membutuhkan 95 pelaku usahab dari Kabupaten Paser dan Mahakam Ulu.
Disperindagkop juga akan mendorong peran pelaku usaha untuk melakukan penjualan secara online.
Dalam penjualan secara online, pemerintah akan memberi bantuan ongkos angkut, termasuk program pasar murah, dimana dalam pelaksanaan pasar murah nanti, tidak dilakukan seperti sebelumnya.
Distributor akan melayani pembeli melalui jasa pengangkutan, dijasa angkutan itu nanti subsisdi akan diberikan. Itu merupakan langkah strategis dalam mengantipasi pandemi Covid-19.
Hal strategis lain yang perlu mendapat perhatian adalah pasar. Bagaimana agar akses pasar bisa terus diperluas baik di dalam maupun di luar negeri, baik melalui outlet maupun online. Fokus juga pada peningkatan produksi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produksi dan jasa.
Di Kementerian Perindustrian atau Kemenperin terus mendorong pengembangan sektor industri kecil menengah (IKM) ditengah pandemi virus corona atau covid-19. Berbagai langkah strategis pun telah disiapkan agar sektor IKM memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
Menurut Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, salah satu upayanya adalah kami melakukan realokasi anggaran di seluruh satuan kerja, yang kemudian juga ditujukan untuk IKM. Sebab, IKM menjadi sektor industri yang terkena dampak cukup besar akibat wabah Covid-19.
Agus berujar bahwa pemerintah juga memberikan stimulus untuk sektor industri melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Melalui Perppu ini, pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional.
Selain stimulus tersebut, pemerintah akan menganggarkan Rp6,1 triliun untuk disalurkan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Hal ini sudah disampaikan Kemenperin dalam rapat koordinasi terbatas, sehingga alokasi KUR untuk IKM dapat diperbesar,” lanjut Agus mengutip merdeka.com.
Khusus untuk pemenuhan hak-hak pekerja di sektor IKM, Kemenperin sedang mengupayakan agar IKM dapat melakukan pinjaman dalam bentuk soft loan (pinjaman lunak) dengan term of payment yang lebih panjang kepada Himpunan Bank Negara (Himbara). Untuk memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja di sektor IKM dapat dibayar tepat waktu. (*)
