SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Kaharuddin Jaffar mengatakan, Pemprov Kaltim harus memperhatikan beberapa aspek terkait kenaikan APBD Perubahan Kaltim tahun 2023 yang mencapai Rp 25 triliun.
Menurut KJ–sapaan akrabnya, penentuan sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan harus menjadi perhatian utama.
Ada beberapa sisi positif dari kenaikan jumlah APBD tersebut. Misalnya, menciptakan peluang karena bisa menopang pembangunan secara maksimal. Namun, serapan anggaran juga jadi tantangan.
“Dengan kenaikan APBD Kaltim pada 2023 ini, ada peluang untuk pembangunan infrastruktur dan pengoptimalan pelayanan publik,” ungkap politisi Golkar ini.
Namun, politisi dari Fraksi Golkar itu mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang mestinya perlu diperhatikan secara saksama oleh pemprov agar bisa menentukan prioritas. Misalnya, untuk sektor pendidikan.
KJ mengatakan, sektor pendidikan akan sangat krusial untuk menopang masa depan Kaltim. Terutama dalam meningkatkan kualitas SDM, apalagi Ibu Kota Nusantara (IKN) segera hadir di Kaltim.
“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan, karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim,” tambah legislator yang pernah menjabat Ketua DPRD Bontang ini.
Menurut Kahar, pendidikan di Kaltim tak sekadar jadi tugas dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan alias Disdikbud Kaltim. Namun, semua pihak harus terlibat.
“Saya pikir semua pemangku kepentingan lainnya juga harus memberikan kontribusi untuk memperkuat sumber daya manusia ini,” ujar dia.
Jika Pemprov Kaltim sudah menentukan prioritas, dia berharap agar ada percepatan serapan anggaran. Sebab realisasi anggaran yang efisien juga tak kalah penting. (ADS/DPRD KALTIM)
