DINAS Kesehatan (Diskes) Kutai Timur menilai hasil swab test yang dikeluarkan Rumah Sakit Pupuk Kalimantan Timur (SR PKT) Sangatta adalah ilegal. Sebab, alat tes PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk pemeriksaan swab Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di rumah sakit itu tidak memiliki izin dari Diskes Kutim.
Kasus ini sendiri bermula Ahad (5/7) lalu, Dinas Kesehatan Kutim merilis data perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Kutim, terjadi penambahan sebanyak 19 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Seharusnya, data penambahan kasus COVID-19 yang dirilis Dinkes Kutim, total sebanyak 20 kasus terkonfirmasi positif.
Namun dikarenakan 1 (satu) kasus merupakan laporan dari salah satu rumah sakit swasta di Sangatta yang tudak memiliki izin mengoperasikan alat PCR (Polymerase Chain Reaction, red), sehingga laporan satu kasus terkonfirmasi tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan tidak dilaporkan secara resmi kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kaltim dan Pusat.
Kepala Diskes Kutai Timur, Bahrani Hasanal pun memanggil pihak manajemen dari Rumah Sakit Pupuk Kalimantan Timur (SR PKT) Sangatta, terkait masalah itu. Kata dia, sejatinya, RS PKT di Sangatta mengetahui prosedur dalam penggunaan setiap alat atau mesin medis di tempat kerja mereka, yang harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau rekomendasi aplikasi pengopersian alat medis oleh Diskes Kutim.
Termasuk dalam pengoperasian alat PCR COVID-19 yang juga harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dinkes Kutim dan didaftarkan secara resmi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes). Sehingga hasil pemeriksaan PCR dari proses tes swab, secara medis bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.
“RS PKT sendiri tidak memiliki izin dari Diskes maupun Badan Litbangkes untuk mengoperasikan alat PCR yang mereka beli sendiri. Sehingga pasien yang sudah dinyatakan terkonfirmasi positif oleh RS PKT tersebut, tidak bisa dilaporkan secara resmi ke Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kaltim dan Pusat,” jelas Bahrani.
Lanjut Bahrani, dalam melakukan penanganan COVID-19, Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dari tingkat nasional hingga daerah bekerja secara terkoodinasi dan sambung-menyambung. Sehingga tidak boleh ada pihak rumah sakit manapun yang tidak ditunjuk atau direkomendasikan Gugus Tugas melakukan pemeriksaan maupun tes swab, hingga mengeluarkan hasil medis hasil pemeriksaan PCR COVID-19.
Sebab, lanjutnya, jika terdaftar dan memiliki izin resmi, maka hasil medis yang dikeluarkan rumah sakit terdaftar tersebut juga memiliki kekuatan hukum sah, sesuai ketentuan yang berlaku. “Jadi, saat ini, hasil PCR COVID-19 yang dikeluarkan RS PKT, kami anggap tidak memiliki kekuatan hukum yang sah,” tegas dia lagi.
Jadi harus dipahami, kata Bahrani, tidak bisa seenaknya melakukan pemeriksaan swab dan PCR, jika tidak mendapatkan izin dari Dinkes Kutim. Ada aturan baku yang harus dipatuhi dan dipenuhi setiap rumah sakit ataupun laboratorium kesehatan swasta. Bahka tidak semua laboratorium kesehatan milik pemerintah, bisa melakukan tes PCR. (*)
