Pranala.co, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus mendorong perbaikan layanan administrasi kependudukan (adminduk). Salah satunya lewat kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan Adminduk 2025, Rabu pagi (6/8/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.
Mewakili Wali Kota Bontang, Wakil Wali Kota Agus Haris hadir langsung membuka acara. “Konsultasi publik ini bukan formalitas. Ini langkah konkret melibatkan masyarakat dalam peningkatan layanan kependudukan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, dokumen seperti KTP, KK, hingga akta kelahiran bukan sekadar data. Tapi kunci utama akses layanan dasar—seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
“Jika layanan adminduk lambat, dampaknya bisa besar. Maka harus terus kita benahi,” ucapnya.
Agus Haris mengapresiasi capaian Dinas Dukcapil Kota Bontang. Berdasarkan evaluasi semester I 2025, Bontang masuk tiga besar terbaik dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Capaian tersebut meliputi:
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 96,56 (sangat baik)
- Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik: 95,58 (kategori hijau)
- Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,28 (kategori A-)
- Perekaman KTP-el: 99,4%
- Akta kelahiran anak 0–18 tahun: 99,52%
- Kartu Identitas Anak (KIA): 80,44% (melampaui target nasional)
Namun, Agus tak menutup mata soal tantangan di lapangan. Ia menyoroti wilayah Sidrap yang hingga kini belum mendapat layanan optimal karena sengketa batas dengan Kutai Timur.
“Wilayah ini dihuni sekitar 3.000 jiwa. Persoalan batas yang belum tuntas sejak 2005 membuat layanan jadi terhambat,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, Pemprov Kaltim dijadwalkan turun langsung meninjau lokasi dalam waktu dekat.
Wakil Wali Kota juga menyinggung pentingnya pendataan yang inklusif. Salah satunya soal janda, kelompok rentan yang kerap luput dari perhatian.
“Kita ingin semua data terekam lengkap. Termasuk warga rentan seperti janda atau lansia. Ini penting untuk kebijakan perlindungan sosial,” ujarnya.
Isu lain yang turut disorot adalah rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kepala Disdukcapil Provinsi Kaltim, Kasmawati, mengakui penyebabnya antara lain maraknya penipuan yang mencatut nama Disdukcapil.
Modusnya, pelaku meminta data pribadi warga melalui WhatsApp atau telepon. Tujuannya: membobol rekening korban.
“Kami terus edukasi masyarakat agar tidak mudah tertipu. Jangan pernah berikan data pribadi ke pihak tak dikenal,” tegas Kasmawati.
Forum ini, kata Agus Haris, jadi momentum memperkuat komitmen bersama. Ia berharap pelayanan adminduk di Bontang makin cepat, akurat, dan inklusif.
“Dengan teknologi, kita bisa dorong pelayanan publik yang lebih adaptif dan transparan. Tapi dukungan anggaran dan SDM juga harus ditingkatkan,” ucapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan DPRD Bontang untuk memperkuat infrastruktur pelayanan.
“Semoga forum ini jadi awal dari transformasi layanan kependudukan yang lebih baik,” tutupnya.
