Pranala.co, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegur Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Bima Arya menekankan agar pembelanjaan tersebut tidak berlebihan dan tetap memperhatikan asas kelayakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
"Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada," ujar Bima Arya menukil laman Kompas.com, Jumat (27/2/2026).
Bima Arya mengingatkan bahwa selain peraturan teknis, terdapat asas kelayakan yang harus dipertimbangkan. Apabila pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan ketentuan mengenai kapasitas mesin dan CC, maka perlu dievaluasi dari sisi kebutuhan dan kelayakan di masa efisiensi seperti saat ini.
"Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini," tuturnya.
Bima Arya menyebut telah berkomunikasi dengan Rudy Mas'ud perihal pembelian mobil dinas tersebut. Menurut penjelasan Gubernur Kaltim, selama ini dirinya menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim.
"Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim," jelas Bima Arya.
"Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja," imbuh eks Wali Kota Bogor tersebut.
Polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu sorotan publik di Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menegaskan hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah.
"Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," ujar Rudy, Selasa (24/2/2026).
Rudy menjelaskan kendaraan dinas yang dimaksud memang sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta. Unit tersebut diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional.
Menurut Rudy, posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat. Dalam konteks itu, ia menilai fasilitas representatif menjadi bagian dari menjaga citra daerah.
"Kaltim adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global," ucapnya.
Rudy menegaskan kepala daerah tidak sepatutnya menggunakan kendaraan "seadanya" saat menjalankan tugas representatif.
"Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur," kata Rudy.
Ia juga menanggapi polemik yang berkembang dengan nada santai. "Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah. Nanti dosanya berlipat ganda," sambungnya. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
