Pranala.co, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran sekira Rp55 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. Pencairan ditargetkan dapat dilakukan pada awal Ramadan guna mendukung daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pemerintah telah memastikan alokasi anggaran THR tersedia dalam belanja negara triwulan I 2026.
“Ada pasti nanti pencairan THR ASN. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujarnya usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026.
Secara keseluruhan, proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai Rp809 triliun. Angka tersebut mencakup berbagai program prioritas, termasuk pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri.
Selain THR, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun. Terdapat pula anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera senilai Rp6 triliun serta paket stimulus ekonomi sebesar Rp13 triliun.
Menurut Purbaya, belanja negara pada awal tahun akan dijalankan secara tepat waktu untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 berada di kisaran 5,5 persen hingga 6 persen.
“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” kata Purbaya.
Ia menilai target tersebut sebagai capaian yang signifikan. Jika terealisasi, Indonesia dinilai mampu keluar dari pola pertumbuhan stagnan di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Di sisi permintaan, pemerintah memperkirakan konsumsi rumah tangga akan menguat pada triwulan I 2026. Momentum libur dan cuti bersama Tahun Baru Imlek serta Idul Fitri, ditambah kebijakan Work From Anywhere (WFA), dinilai dapat meningkatkan aktivitas ekonomi.
Sementara dari sisi penawaran dan investasi, pemerintah mendorong percepatan pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan nilai sekitar Rp90 triliun. Selain itu, direncanakan pembangunan 190 ribu unit rumah, baik rumah komersial, rumah subsidi, maupun bantuan renovasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan total anggaran Rp20 triliun.
Pemerintah juga mencatat rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek hilirisasi Danantara senilai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp110 triliun. Dengan demikian, total dorongan investasi langsung yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp220 triliun. (RED/ANT)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
