HARAPAN ribuan pelajar di Kota Bontang terhadap Kartu Bontang Pintar (KBP) belum padam. Program bantuan pendidikan andalan Pemerintah Kota Bontang itu masih menunggu kepastian realisasi anggaran melalui APBD Perubahan 2026, dengan alokasi dana yang telah disiapkan mencapai Rp29,6 miliar.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang menegaskan, KBP bukan program musiman. Program ini tetap menjadi prioritas, meski pelaksanaannya harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, menyebut persoalan utama saat ini bukan pada keberlanjutan program, melainkan pada waktu pelaksanaan.
“Anggarannya Rp29,6 miliar. Mudah-mudahan bisa masuk di APBD Perubahan. Ini program unggulan, tidak mungkin dihapus. Hanya tinggal menunggu waktu pelaksanaannya,” kata Abdu Safa.
Jika mengacu pada pola penganggaran daerah, realisasi Kartu Bontang Pintar diperkirakan baru bisa dimulai sekitar September 2026, setelah APBD Perubahan disahkan. Namun, keputusan tersebut sangat bergantung pada kondisi fiskal daerah dalam beberapa bulan ke depan.
Abdu Safa menjelaskan, pemerintah daerah saat ini harus membagi fokus anggaran untuk sejumlah kebutuhan yang sifatnya mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat. Penanganan banjir, stunting, serta pemenuhan layanan publik menjadi prioritas utama.
“Anggaran sementara ini diprioritaskan untuk kebutuhan yang betul-betul mendesak. Banjir dan stunting dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Pelayanan publik juga tidak bisa ditinggalkan karena itu bagian dari program unggulan wali kota,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila tidak terjadi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), sejatinya pelaksanaan Kartu Bontang Pintar sudah dapat dimulai sejak awal tahun 2026. Hal tersebut menunjukkan bahwa stabilitas keuangan daerah sangat menentukan keberlanjutan program pendidikan.
Terkait besaran bantuan, Disdikbud memastikan nilai Kartu Bontang Pintar tetap sebesar Rp300 ribu per anak per bulan. Angka ini merupakan hasil penyesuaian dengan kemampuan fiskal daerah.
“Awalnya memang diusulkan lebih besar, bahkan sampai Rp1 juta per anak per bulan. Tapi kita realistis dan sesuaikan dengan kondisi anggaran,” ungkap Abdu Safa.
Meski masih menghadapi tantangan anggaran, Disdikbud Bontang tetap optimistis. Menurut Abdu Safa, struktur keuangan daerah berpeluang membaik secara bertahap, sehingga ruang fiskal untuk sektor pendidikan akan semakin terbuka.
“Kita optimistis. Pelan-pelan struktur anggaran daerah akan mengalami pemulihan,” pungkasnya.
Melalui program Kartu Bontang Pintar, Pemerintah Kota Bontang berharap dapat meringankan beban biaya pendidikan, sekaligus menjaga keberlanjutan akses belajar bagi anak-anak Bontang, terutama dari keluarga kurang mampu. (FR)
