Pranala.co, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sedang menjahit ulang tambalan sistem jaminan kesehatan nasional. Pelakunya: program bernama Gratispol.
Resmi berjalan sejak Februari 2025. Diam-diam, program ini sudah melindungi sekira 5.000 warga yang selama ini hidup tanpa payung kesehatan.
Gratispol menyasar kelompok rentan: pelaku UMKM, pekerja sektor informal, hingga mereka yang pernah dikeluarkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Mereka yang jatuh di tengah jalan. Yang tak lagi terdaftar, dan tak tahu harus ke mana saat sakit.
“Program ini khusus untuk warga yang tidak punya jaminan kesehatan. Termasuk yang dulunya pernah jadi peserta BPJS, tapi sekarang sudah tidak aktif,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, Minggu (1/6).
Sederhana. Tanpa banyak syarat. Hanya butuh KTP Kaltim. Datang langsung ke Dinas Kesehatan. Tak perlu repot-repot urus rujukan sana-sini. Tak perlu berjam-jam antre. Prosesnya cepat. Layanannya langsung ke rumah sakit milik Pemprov.
“Pelayanan rumah sakit juga berjalan lancar,” kata Jaya.
Namun, ada batasnya. Gratispol bukan untuk semua. Ia tidak berlaku bagi yang sudah punya perlindungan dari tempat kerja. Atau mereka yang masih aktif sebagai peserta BPJS.
“Yang sudah di-cover perusahaan, tetap jadi tanggung jawab perusahaan. Gratispol tidak membayar dobel,” tegasnya.
Ada pesan penting dari Pemprov: Laporkan jika ada perusahaan yang pura-pura lupa. Yang tak mau bayar iuran kesehatan karyawannya. Karena menurut Jaya, itu tanggung jawab mereka. Bukan negara.
Program ini muncul bukan hanya karena niat baik. Tapi karena kenyataan pahit: masih banyak warga yang tak tersentuh jaminan kesehatan. Masih ada orang sakit yang bingung harus ke mana.
“Harapannya, semua masyarakat bisa terjamin. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tutupnya.
Gratispol adalah jaring. Jaring bagi mereka yang tercecer. Yang selama ini dianggap "bukan siapa-siapa" oleh sistem. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
