CARA penyaluran bantuan sosial di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) bakal berubah total. Tidak ada lagi sistem manual yang ribet. Layanan perlindungan sosial kini bertransformasi ke arah digital agar bantuan dari negara benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Dinas Sosial (Dinsos) Balikpapan tengah bergerak cepat. Mereka berpacu dengan waktu untuk menuntaskan pendaftaran Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Targetnya tinggi: 70 persen kepala keluarga (KK) di Balikpapan harus sudah terdata sebelum 25 Juli 2026.
Kepala Dinsos Balikpapan, Arfiansyah, menegaskan bahwa seluruh timnya sedang bekerja ekstra keras di lapangan. Langkah kilat ini diambil agar masyarakat Balikpapan tidak tertinggal dalam program modernisasi pelayanan publik ini.
"Kita siap. Makanya kita berusaha mengejar target dulu. Pada 25 Juli nanti minimal sudah mencapai 70 persen dari jumlah KK yang ada," ujar Arfiansyah, Jumat, 3 Juli 2026.
Langkah masif Dinsos Balikpapan ini bukan tanpa alasan. Upaya percepatan ini merujuk pada arahan langsung dari pusat dalam Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, akhir Juni lalu.
Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada proyek ini. Digitalisasi Perlinsos dirancang untuk memotong birokrasi yang berbelit, sekaligus menutup celah kebocoran anggaran agar sistem perlindungan sosial menjadi lebih transparan.
Dalam forum nasional tersebut, Balikpapan juga menyerap strategi dari daerah-daerah yang sudah sukses lebih dulu, seperti Jawa Timur, Bali, Surabaya, dan Banyuwangi. Daerah-daerah ini terbukti mampu menembus target pendaftaran di atas 70 persen dalam waktu singkat berkat kerja sama yang solid hingga tingkat RT.
Pro program ini awalnya hanya melibatkan 42 kabupaten/kota di Indonesia. Kini, jumlah daerah yang ikut bertambah menjadi 43 setelah Kota Batam resmi bergabung dalam skema uji coba nasional ini.
Jika seluruh infrastruktur digital dan regulasi berjalan mulus, sistem baru bansos digital ini akan mulai diterapkan secara nasional pada akhir Oktober 2026. Namun, pemerintah tetap menyiapkan rencana cadangan jika ada kendala teknis.
Melalui lompatan teknologi ini, warga Balikpapan diharapkan segera menikmati layanan bantuan sosial yang lebih adil, cepat, dan tanpa potongan.
"Kalau masih ada kendala infrastruktur atau regulasinya belum selesai, kemungkinan pelaksanaannya baru dilakukan serentak di seluruh Indonesia Januari 2027," pungkas Arfiansyah. [RUL]
