BERAU, Pranala.co – Intensitas hujan yang masih tinggi di Kabupaten Berau memunculkan kekhawatiran akan potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir di sejumlah wilayah rawan. Kondisi ini mendorong DPRD Berau meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat langkah mitigasi bencana.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau perlu lebih aktif melakukan langkah antisipatif di tengah potensi bencana yang meningkat selama musim penghujan.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Koordinasi harus diperkuat, jangan berjalan sendiri-sendiri,” ujar Waris.
Ia menilai sejumlah wilayah yang selama ini kerap mengalami genangan air harus menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan koordinasi yang solid antarlembaga, dampak banjir diharapkan dapat diminimalkan sejak tahap pencegahan.
Selain itu, Waris juga menekankan pentingnya optimalisasi peran BPBD dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana kebencanaan. Hal tersebut mencakup ketersediaan perahu evakuasi, logistik darurat, hingga sistem peringatan dini yang harus selalu dalam kondisi siap digunakan.
“Ketersediaan perahu evakuasi, logistik darurat, hingga sistem peringatan dini harus dipastikan dalam kondisi siap digunakan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyampaian informasi prakiraan cuaca kepada masyarakat secara berkala. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dinilai sangat penting sebagai langkah antisipasi dini menghadapi potensi cuaca ekstrem.
“Informasi cuaca harus disampaikan secara berkala agar masyarakat bisa lebih waspada dan melakukan langkah pencegahan lebih awal,” jelasnya.
Di sisi lain, Abdul Waris turut menyoroti rencana relokasi warga yang terdampak banjir. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Ia menekankan bahwa aspek legalitas lahan, kesiapan fasilitas dasar, serta pendataan warga yang akan direlokasi harus dipastikan terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.
Dengan penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan mitigasi bencana, DPRD Berau berharap dampak banjir di wilayah tersebut dapat ditekan serta keselamatan masyarakat tetap terjaga.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (ADS/DPRD BERAU)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
