Pranala.co, BONTANG – Warga Kota Bontang kemungkinan tidak lagi sesering tahun-tahun sebelumnya menjumpai Gerakan Pangan Murah (GPM). Pada 2026, program stabilisasi harga pangan itu hanya akan dilaksanakan empat kali.
Penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran transportasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dukungan dana yang diterima tahun ini jauh menurun dibandingkan 2025.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Bontang, Debora Kristiani, menjelaskan bantuan provinsi untuk biaya distribusi pangan pada 2026 hanya berkisar Rp50 juta hingga Rp60 juta. Anggaran tersebut sudah termasuk biaya konsumsi kegiatan.
“Bantuan dari provinsi untuk transportasi tahun ini sekitar Rp50 sampai Rp60 juta, itu sudah termasuk konsumsi,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).
Jumlah itu dinilai jauh dari ideal. Pada tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Bontang menerima dukungan anggaran sekitar Rp200 juta. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk subsidi biaya angkut pangan.
Subsidi transportasi berperan penting dalam menekan harga jual bahan pokok di tingkat konsumen. Dengan biaya distribusi yang lebih ringan, harga beras, gula, minyak goreng, dan komoditas lainnya dapat dijual lebih terjangkau.
“Kalau subsidi transportasi mencukupi, harga di tingkat konsumen bisa ditekan. Itu yang sangat terasa manfaatnya,” kata Debora.
Akibat keterbatasan dana, pelaksanaan GPM pada 2026 direncanakan hanya empat kali. Kegiatan akan difokuskan pada momentum yang dinilai strategis, yakni Ramadan, Hari Ulang Tahun Kota Bontang, peringatan Hari Pangan Sedunia, dan Natal.
Sebelumnya, GPM dapat digelar berkali-kali dalam setahun, terutama saat harga pangan bergejolak.
“Dulu bisa berkali-kali dalam setahun. Sekarang kami harus benar-benar memilih waktu karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Meski demikian, Debora menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang untuk mengupayakan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026.
Menurutnya, GPM merupakan program strategis karena berdampak langsung terhadap stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Terlebih, harga beras disebut memiliki kecenderungan belum turun secara signifikan.
“Saya sampaikan ini mendesak. Apalagi harga beras punya kecenderungan tidak turun signifikan,” ujarnya.
Dengan kondisi anggaran terbatas, Pemerintah Kota Bontang berharap pelaksanaan GPM yang tersisa tetap mampu membantu masyarakat menjaga daya beli sekaligus menjadi penyangga inflasi pangan daerah.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah provinsi dan APBD Perubahan, pemerintah kota juga membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan maupun instansi terkait.
“Kami juga berharap ada dukungan dari perusahaan atau instansi terkait lainnya untuk tetap menggelar program ini,” pungkas Debora. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
