Pranala.co, BONTANG — Pemerintah Kota Bontang kembali memperkuat barisan dalam upaya menurunkan angka stunting. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin langsung rapat pembahasan revisi Surat Keputusan (SK) Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Rapat BPKAD, Selasa (9/12/2025).
Rapat berlangsung padat, cepat, dan menukik pada persoalan teknis. Langkah revisi SK ini dianggap penting. Pemkot Bontang ingin memastikan strategi penanganan stunting pada tahun 2026 berjalan lebih efektif, lebih responsif, dan tepat sasaran.
Wawali Agus Haris menegaskan, pemerintah tidak boleh setengah hati menangani isu prioritas nasional ini. Data harus lengkap. Kendala harus jelas. Keputusan teknis harus cepat.
“Kita tidak boleh bekerja setengah hati. Semua kendala harus dirumuskan jelas, datanya lengkap, dan segera diputuskan tindakan teknisnya. Saya siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan intervensi berjalan,” tegasnya di hadapan peserta rapat.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah penyempurnaan tata kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kota Bontang memiliki 71 tim dengan total 213 personel. Mereka menangani lebih dari 6.600 keluarga berisiko stunting.
Capaian pendampingan tahun 2025 memang tinggi, mencapai 99,59 persen. Tetapi evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan pendampingan benar-benar tepat sasaran.
Kepala DP3AKB Bontang, Eddy Foreswanto, menekankan perlunya pendampingan yang lebih spesifik bagi kelompok prioritas: ibu hamil, balita, dan calon pengantin.
“Kinerja kader akan diperkuat dengan skema insentif yang terukur. Namun rasio pendampingan juga harus proporsional dan efektif,” ujarnya.
Dinas Kesehatan turut memaparkan evaluasi teknis. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Bambang, menyampaikan sejumlah faktor dominan penyebab stunting di lapangan. Mulai dari paparan asap rokok, anemia pada ibu hamil, hingga tingginya risiko kehamilan.
Ia meminta jalur koordinasi diperjelas. Setiap kendala di lapangan harus dapat segera direspons.
Salah satu isu yang ditandai sebagai krusial adalah potensi celah intervensi pada Januari hingga Maret 2026. Masa ini rawan terjadi jeda karena penyesuaian pos anggaran.
Untuk mengantisipasi kekosongan tersebut, Agus Haris menginstruksikan Baperrida menyusun daftar kebutuhan prioritas. Daftar itu nantinya dikolaborasikan dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah ini diharapkan menjadi jembatan agar intervensi tetap berjalan tanpa henti.
Rapat juga membahas pentingnya riset daerah. Kabid P4 DP3AKB, Jamila Sayuti, mengusulkan pelibatan mahasiswa penerima beasiswa dan dosen pembina dalam struktur tim. Tujuannya memperkuat riset dan pendampingan sosial di lapangan.
Usulan ini disambut positif. Pemerintah menilai riset berbasis data lokal menjadi kunci untuk mengetahui pola risiko dan menentukan intervensi yang lebih tepat.
Agus Haris menegaskan revisi SK harus segera dirampungkan. Pembagian tugas perlu rinci dan tegas. Sinergi lintas sektor juga wajib diperkuat—mulai dari Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, hingga organisasi wanita seperti PKK dan DWP.
Ia menekankan bahwa kerja penurunan stunting adalah kerja kolektif. “Kita harus bergerak bersama. Ini soal masa depan generasi Bontang,” tegasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
