PRANALA.CO, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan kemajuan dalam penanggulangan kemiskinan. Pada 2024, angka kemiskinan turun menjadi 5,78 persen, dibandingkan dengan 6,11 persen pada tahun sebelumnya.
Penurunan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Puri Senyiur Hotel Samarinda, Kamis (19/12/2024).
Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa meskipun angka kemiskinan provinsi menurun, beberapa kabupaten/kota masih mencatatkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kaltim dan nasional. Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat mencatatkan tingkat kemiskinan di atas angka rata-rata tersebut, diikuti oleh Paser dan Kutai Timur dengan angka mencapai 9 persen.
“Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatatkan angka cukup tinggi, yaitu 62.360 jiwa, sementara Samarinda memiliki 42.840 jiwa penduduk miskin,” ujar Sri Wahyuni.
Di sisi lain, Sri Wahyuni juga mencatatkan kemajuan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kaltim termasuk provinsi dengan angka kemiskinan ekstrem terendah secara nasional, setelah Bali dan Kepulauan Riau.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Pusat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan penurunan kemiskinan nasional menjadi 6 persen pada 2029. Selain itu, kemiskinan ekstrem ditargetkan untuk dihapuskan sepenuhnya pada 2026.
Sri Wahyuni juga menyoroti pentingnya pengelolaan data kemiskinan, terutama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan program Pemberdayaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang menjadi acuan dalam penanganan kemiskinan yang tepat sasaran.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap kabupaten/kota dapat memberikan informasi terbaru terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan, agar kebijakan penanganan kemiskinan dapat lebih efektif,” jelasnya.
Rakor ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltim, M Syirajudin, Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, dan Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendiskusikan langkah-langkah strategis untuk mengurangi angka kemiskinan di Kaltim, dengan fokus pada akurasi data dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan pada 2024, Kaltim terus bergerak menuju target jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mengurangi kesenjangan sosial. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 2