Pranala.co, SAMARINDA — Laju konsumsi rumah tangga di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan tanda-tanda moderasi. Pada kuartal III/2025, konsumsi rumah tangga di provinsi ini hanya tumbuh 4,53 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,58 persen.
Perlambatan tersebut terkonfirmasi melalui sejumlah indikator survei konsumen Bank Indonesia (BI) yang sama-sama mengalami penurunan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan, menyebutkan bahwa keyakinan dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat turun dari 146,75 pada kuartal II/2025 menjadi 142,28 pada kuartal III/2025. Penurunan juga terjadi pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang terkoreksi dari 144,05 menjadi 142,78, serta Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang melemah dari 149,44 menjadi 145,67.
“Jika ditinjau berdasarkan komponennya, penyebab termoderasinya IKE ialah penurunan seluruh indeks penyusunnya, baik dari sisi penghasilan, pembelian barang tahan lama, maupun ketersediaan lapangan kerja pada periode laporan,” ujar Jajang dalam keterangan resmi, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, pelemahan tersebut mencerminkan tekanan yang dirasakan rumah tangga Kaltim, terutama dari sisi pendapatan dan peluang kerja. Kondisi serupa juga tercermin pada IEK, di mana proyeksi penghasilan, kondisi ekonomi, serta ketersediaan lapangan kerja dalam enam bulan ke depan menunjukkan kecenderungan memburuk.
Menurut Jajang, akar permasalahan moderasi konsumsi rumah tangga ini terletak pada melemahnya daya beli masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari tertahannya pertumbuhan sektor-sektor utama penopang ekonomi Kalimantan Timur yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.
Dampaknya, sektor perdagangan ikut merasakan tekanan dan mengalami pelambatan kinerja. Aktivitas konsumsi yang belum kembali menguat membuat perputaran ekonomi di sektor ini bergerak lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya.
Di tengah melemahnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah daerah justru menunjukkan sinyal pemulihan. Pada kuartal III/2025, belanja pemerintah daerah tumbuh 0,91 persen secara tahunan, berbalik arah dari kontraksi tajam 18,64 persen pada kuartal sebelumnya.
Perbaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan belanja operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial. Meski demikian, belanja modal masih terkontraksi 8,71 persen secara tahunan, walaupun lebih baik dibandingkan kontraksi 14,88 persen pada kuartal sebelumnya.
Sementara itu, belanja operasional juga menunjukkan perbaikan dengan kontraksi yang menyempit menjadi 6,5 persen dari sebelumnya 19,7 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh relaksasi kebijakan efisiensi belanja pemerintah daerah yang mendorong percepatan realisasi anggaran melalui pemanfaatan e-katalog dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Menariknya, belanja bantuan sosial melonjak signifikan hingga 94,2 persen secara tahunan. Jajang menjelaskan, lonjakan tersebut didorong oleh intensifikasi penyaluran sejumlah program bantuan, seperti Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), serta Program Keluarga Harapan (PKH).
Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belanja transfer ke daerah juga mencatatkan pembalikan arah yang cukup kuat. Pada kuartal III/2025, belanja transfer ke daerah tumbuh 14,39 persen secara tahunan, setelah sebelumnya terkontraksi 10,37 persen.
Peningkatan tersebut terutama bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang melonjak 25,23 persen, berbanding terbalik dengan kontraksi 11,90 persen pada kuartal sebelumnya. Meski demikian, secara keseluruhan belanja negara di Kalimantan Timur masih mengalami kontraksi 14,84 persen, meskipun membaik dibandingkan kontraksi 23,41 persen pada kuartal sebelumnya.
“Perbaikan ini ditopang peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, seiring implementasi kebijakan relaksasi efisiensi anggaran pemerintah pusat,” tegas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
