KURSI panas di jajaran Eselon II Pemprov Kaltim masih banyak yang “kosong melompong”. Meski sembilan penjabat baru saja dilantik, faktanya 16 kursi pimpinan tinggi pratama masih harus diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Kondisi ini memancing reaksi keras dari Komisi I DPRD Kaltim. Dewan menilai stabilitas manajerial di tingkat dinas hingga biro terancam jika krisis kepemimpinan ini terus dibiarkan berlarut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, angkat bicara. Ia memberikan pesan bagi Pemprov: jangan terlalu mudah “impor” pejabat dari luar daerah jika ASN lokal memiliki kualitas yang mumpuni.
“Banyak pegawai kita di provinsi yang sebenarnya sudah memiliki kemampuan yang sangat baik. Jadi, alangkah bijaknya jika kita memaksimalkan potensi orang-orang kita sendiri sebelum mempertimbangkan kandidat dari luar,” urai Agus.
Bagi politisi ini, kebijakan mendatangkan pejabat luar daerah adalah sinyal adanya celah dalam sistem pembinaan aparatur. Ia mempertanyakan, jika pemerintah harus terus mencari “amunisi” dari luar, lantas ke mana hasil dari kaderisasi yang selama ini digadang-gadang?
Agus menegaskan, tugas pokok pimpinan—dalam hal ini Gubernur dan Sekretaris Daerah—adalah mencetak kader internal yang tangguh.
“Jika kita terlalu sering mendatangkan orang luar, itu sama saja dengan mempertanyakan hasil dari proses pembinaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah,” tegasnya.
Terkait proses seleksi yang akan bergulir, Agus memastikan DPRD tidak akan melakukan intervensi. Ia menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada tim seleksi yang melibatkan Sekda, BKD, dan Inspektorat.
Namun, pengawasan tetap berjalan. Ia mewanti-wanti agar proses ini benar-benar transparan, bersih, dan sesuai koridor hukum untuk menghindari masalah di masa depan.
“Kami tidak akan mencampuri urusan pemilihan, silakan pilih yang terbaik. Tapi saya ingatkan, prosesnya harus benar dan jujur, supaya tidak jadi bumerang hukum di kemudian hari,” pungkasnya.
Sebagai informasi, 16 jabatan Eselon II yang masih berstatus Plt di antaranya adalah Kepala BKD, Kepala Disdikbud, Kepala Dispora, Kepala Dinas PUPR-Pera, hingga Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. [TIA]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
