PARADIGMA lama tentang Posyandu yang hanya identik dengan tempat menimbang bayi dan imunisasi balita mulai digeser secara total di Kota Bontang. Kini, pusat kesehatan di tingkat rukun tetangga (RT) tersebut dipersiapkan untuk mengawal seluruh siklus hidup manusia, mulai dari masa kandungan hingga usia senja.
Langkah berani ini ditandai dengan dibukanya agenda Advokasi, Koordinasi, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu di Ballroom Hotel Bintang Sintuk, Rabu (17/6/2026).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan kesehatan Bontang yang inklusif dan berkualitas. Melalui konsep Integrasi Layanan Primer (ILP), fungsi Posyandu dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dinaikkan kelasnya.
"Posyandu sekarang bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan dasar yang menjangkau semua usia. Penanganannya komprehensif, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, usia produktif, sampai lansia," ujar Akhmad Suharto di hadapan ratusan peserta.
Perubahan pola pelayanan yang radikal ini menuntut kesiapan mental dan pengetahuan baru dari para aparatur wilayah. Suharto menginstruksikan para camat, lurah, hingga kepala puskesmas untuk pasang badan membantu para kader di lapangan.
Menurutnya, Tim Pembina Posyandu tidak boleh lagi sekadar menjadi pengawas pasif yang menerima laporan di atas meja. Mereka wajib turun ke bawah, mendengar keluhan, dan menjadi pemecah masalah saat kader menemui jalan buntu di masyarakat.
Suharto juga memberikan peringatan keras kepada seluruh perangkat daerah yang masih bekerja dalam sekat-sekat sempit.
"Hilangkan ego sektoral dalam pembinaan Posyandu. Kolaborasi aktif sangat diperlukan, baik untuk mendukung kelengkapan sarana, prasarana, maupun dalam mendongkrak kompetensi para kader kita," tegasnya.
Gerakan perbaikan layanan ini diakui Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, sebagai langkah strategis lintas sektor. Pengelolaan yang terintegrasi dinilai menjadi kunci utama agar pelayanan kesehatan dasar tidak berjalan sendiri-sendiri dan bisa bertahan dalam jangka panjang.
Demi mematangkan konsep baru ini, Diskes Bontang mengumpulkan sedikitnya 190 peserta selama dua hari hingga Kamis (18/6/2026). Mereka terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, PKK, hingga perwakilan kader dari seluruh sudut kota.
Tidak tanggung-tanggung, kiblat pengelolaan kesehatan masyarakat dari Kota Semarang diboyong sebagai percontohan. Sejumlah pakar dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, praktisi kelurahan setempat, hingga akademisi Universitas Diponegoro dihadirkan secara hibrida untuk menularkan strategi praktis yang bisa langsung diterapkan di Bontang.
Melalui penyegaran ini, wajah pelayanan kesehatan di tingkat akar rumput Kota Bontang diharapkan menjadi lebih ramah, sigap, dan mampu mendeteksi masalah kesehatan warga sejak dini. [ADS]
