pranala.co – Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang menyoroti pemkot terkait penyaluran BLT alias Bantuan Langsung Tunai yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat, khususnya daerah pesisir.
Politisi Gerindra itu menerima banyak aduan dari masyarakat. Di pesisir Malahing misalnya, dari total 100 Kepala Keluarga (KK), hanya 50 KK yang menerima, alias setengahnya. Begitu juga dengan pesisir Tihi-Tihi hanya 38 KK dari total 76 KK.
Dirinya meminta, agar pemerataan dapat dilakukan mengingat di wilayah pesisir mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan yang memiliki penghasilan rendah.
“Dinas terkait mohon mendata ulang. Supaya penyaluran BLT tepat sasaran. Data itu perlu dievaluasi,” pinta Amir, Senin (19/9/2022).
Menjawab hal itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Bahtiar Mabe menjelaskan, BLT disalurkan berdasarkan status mampu atau tidak mampu seseorang tersebut. Mungkin, kata dia, seseorang yang tidak dapat sudah terkategorikan mampu sehingga teralihkan ke warga yang lain.
“Pendataan dilakukan oleh RT lalu diserahkan ke kelurahan, kemudian diteruskan ke kecamatan, lalu ke kami (Dissos-PM)” jelas Bahtiar.
Sebagai informasi, penyaluran dana BLT ini karena dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi belum lama ini. Penyaluran BLT dilakukan di kantor kelurahan masing-masing warga tersebut berdomisili.
Bantuan yang diberikan berupa uang tunai Rp 300 ribu dan sembako senilai Rp 200 ribu. Bantuan itu langsung diberikan untuk dua bulan ke depan. (ADS)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari pranala.co. Mari bergabung di Grup Telegram “PRANALA.co”, caranya ketuk link https://t.me/pranaladotco , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
