Makin Merajalela, Transaksi Judi Online Tembus Rp600 Triliun

PRANALA.CO, JAKARTA – Pemerintah masih berjuang dalam upaya pemberantasan judi online, namun hasilnya belum signifikan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online (judol) terus melonjak, dengan perkiraan mencapai Rp600 triliun pada September 2024. Operator judi online memanfaatkan berbagai macam konten untuk menyisipkan akses ilegal tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memutus akses ke 3,8 juta konten bermuatan judi online selama satu tahun terakhir.

“Sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024, Kominfo berhasil memblokir sebanyak 3,8 juta konten judi online,” ujarnya dalam peluncuran inisiatif ‘Judi Pasti Rugi’ bersama GoPay, Kamis (17/10/2024).

Sejak 2017 hingga pertengahan Oktober 2024, Kementerian Kominfo mencatat telah melakukan berbagai langkah signifikan untuk menangani judi online. Selain memutus lebih dari 4,7 juta akses konten judi, mereka juga menangani sekitar 72.000 konten judi online yang menyusup ke situs pemerintah dan dunia pendidikan.

Upaya lain yang dilakukan termasuk mengajukan pemblokiran 7.599 rekening bank terkait judi online ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta 573 akun dompet digital (e-wallet), termasuk 16 akun GoPay yang terhubung dengan transaksi judi.

“Penggunaan e-wallet dalam transaksi judi online sudah mencapai nilai lebih dari Rp5,6 triliun,” kata Budi, menyoroti modus baru dalam praktek ilegal ini.

Budi Arie menegaskan bahwa pemberantasan judi online membutuhkan pendekatan holistik dan kolaborasi antarinstansi, termasuk OJK dan Bank Indonesia.

“Pencegahan dan pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, karena masalah ini semakin kompleks dengan teknologi yang terus berkembang,” tegasnya.

Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah, nilai transaksi judi online yang terus meningkat menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian lebih serius di masa mendatang. (*)