Pranala.co, SAMARINDA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur berjalan relatif mulus. Hasil pemantauan menunjukkan program ini efektif sejak awal dijalankan.
Pemantauan dilakukan sejak Januari hingga akhir November 2025. Hasilnya, ribuan tenaga terlibat. Tepatnya 4.260 petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kinerja MBG ini merupakan hasil kunjungan dan pemantauan yang kami lakukan hingga 30 November 2025,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim, Edih Mulyadi.
Hingga kini, pembentukan SPPG di Kaltim telah mencapai 129 unit. Lokasinya tersebar di sembilan kabupaten dan kota.
Namun belum semuanya merata. Kabupaten Mahakam Ulu masih menjadi pengecualian. Di wilayah ini, SPPG belum terbentuk. Program MBG pun belum berjalan.
Kendala utama terletak pada infrastruktur. Akses menuju Mahakam Ulu masih terbatas. Transportasi sungai menjadi andalan. Biaya pembangunan pun menjadi tinggi.
“Di Mahakam Ulu belum tersedia infrastruktur pendukung untuk MBG,” ujar Edih.
Selain itu, tercatat ada 251 pemasok yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan MBG. Pemerintah juga mengidentifikasi potensi aset negara.
Sebanyak 27 barang milik negara (BMN) berupa lahan dinilai potensial. Lahan-lahan tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kaltim. Nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan SPPG.
Tak hanya MBG, Kanwil DJPb Kaltim juga memantau sejumlah program strategis lainnya. Mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga ketahanan pangan dan energi.
Untuk program FLPP, penyaluran pembiayaan dinilai cukup signifikan. Hingga 30 November 2025, sebanyak 2.075 unit rumah telah dibiayai.
Rumah-rumah tersebut tersebar di 97 lokasi pada sembilan kabupaten dan kota. Total nilai pembiayaan mencapai Rp269,53 miliar.
Sementara itu, perkembangan KDKMP juga menunjukkan tren positif. Di Kaltim, telah terbentuk 1.037 unit KDKMP.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.033 koperasi telah memiliki akun Simkopdes atau microsite. Tingkat adopsi digital dinilai sangat tinggi.
“Ini menunjukkan kesiapan koperasi desa dan kelurahan di Kaltim dalam bertransformasi secara digital,” kata Edih.
Adapun koperasi yang telah memiliki minimal satu gerai tercatat sebanyak 201 unit. Dari jumlah itu, 244 gerai koperasi sudah aktif beroperasi.
Pemerintah berharap berbagai program ini saling menguatkan. Mulai dari pemenuhan gizi, perumahan, hingga penguatan ekonomi desa. Semua diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim secara berkelanjutan. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
