KUTAI Timur (Kutim) tidak ingin lagi sekadar menjadi penonton di tengah hamparan hijau perkebunan kelapa sawitnya. Dengan modal luas lahan mencapai 500 ribu hektare, kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) ini kini bergerak agresif.
Targetnya tidak main-main. Pemerintah Kabupaten Kutim tengah membidik investasi jumbo senilai Rp3 triliun untuk membangun pabrik minyak goreng dan biodiesel domestik. Langkah ini menjadi babak baru bagi hilirisasi sawit Kutim agar tidak lagi bergantung pada penjualan komoditas mentah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Novian Prananta, menegaskan pihaknya kini tidak lagi menunggu, melainkan aktif berburu pemodal. Ketersediaan bahan baku yang melimpah menjadi senjata utama yang ditawarkan ke pasar global.
“Bahan baku sudah sangat siap. Kami punya 38 pabrik Crude Palm Oil (CPO) yang beroperasi,” ujar Novian.
Baginya, melimpahnya sawit mentah harus berdampak langsung pada kesejahteraan warga lokal. “Tugas kami sekarang adalah ‘menjemput bola’ dan meyakinkan investor bahwa Kutai Timur adalah tempat yang tepat,” lanjutnya.
Jantung dari megaproyek hilirisasi sawit Kutim ini berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Kecamatan Kaliorang. Lokasi KEK Maloy sangat strategis karena berada langsung di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Posisi emas ini didukung oleh keberadaan pelabuhan internasional. Dampaknya, para pelaku industri bisa memangkas biaya logistik secara signifikan, yang selama ini kerap menjadi momok bagi investor di luar Jawa.
Selain keunggulan geografis, kepastian hukum juga menjadi prioritas. Pemkab Kutim telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Regulasi ini hadir demi menjamin keamanan dan kenyamanan modal para investor.
Novian menyadari, daya tarik investasi sawit Kutai Timur bukan lagi soal kuantitas komoditas. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan kompetitif.
Karena itu, pembenahan infrastruktur pendukung di sekitar KEK Maloy terus diprioritaskan. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh fasilitas penunjang industri siap menyambut modal kerja senilai Rp 3 triliun tersebut.
Dampak sosial dari proyek ini juga diprediksi akan sangat besar. Kehadiran pabrik hilir kelapa sawit otomatis akan membuka lowongan kerja hilirisasi sawit dalam skala masif bagi masyarakat setempat.
“Kami ingin hilirisasi ini tidak sekadar membangun pabrik, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas,” pungkas Novian optimistis. [RE]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
