SAMARINDA, pranala.co – Kalimantan Timur (Kaltim) ditarget bebas Malaria pada tahun 2027. Saat ini sudah ada empat daerah telah mendapatkan sertifikat bebas malaria. Yakni, Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 lalu.
“Alhamdulillah, kita bisa mendorong kabupaten dan kota mendapatkan sertifikasi bebas malaria,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Setyo Budi Basuki dalam laman resmi Pemprov Kaltim.
BACA JUGA: Siswa di Bontang Mulai Didata Ukuran Sepatu Gratis
Selain tiga kota dan satu kabupaten, lanjut Setyo Budi, saat ini juga dilakukan proses pra eliminasi bagi Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Timur, untuk terus didorong mendapatkan sertifikasi bebas malaria pada tahun 2023 mendatang.
“Kita targetkan tahun 2027, seluruh kabupaten sudah bebas dari malaria,” tegasnya.
Untuk mewujudkan dan merealisasikan Provinsi Kaltim bebas malaria, lanjut Setyo Budi tentu diperlukan komitmen bersama, bukan hanya pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota juga dukungan dari stakeholder serta pihak swasta.
“Kita tahu penyakit malaria, tidak bisa dikerjakan semata oleh dinas kesehatan, karena sebagian besar, kasus gigitan terjadi pada hutan dan lingkupnya lebih banyak di perkebunan, kehutanan serta sektor lainnya. Untuk mengeliminasinya perlu dilakukan secara bersama-sama,” tandasnya.
Kata dia, rata-rata kasus malaria di Kaltim adalah populasi khusus. Artinya tidak dilingkup masyarakat langsung, tetapi orang yang bekerja di hutan.
Oleh karenanya, perlu keterlibatan semua stakeholder untuk menjamin agar masyarakat yang beraktivitas di hutan itu tidak berplasmodium, sehingga tidak menjadi tempat penularan dari nyamuk Anopheles penyebab malaria.
Dia juga berharap ada pos malaria hutan. Sehingga orang yang mau masuk beraktivitas di hutan dilakukan skrining, kalau orang tersebut memang positif malaria, maka seyogyanya tidak boleh masuk ke hutan. Namun, harus dirawat dulu sampai sembuh.
Kenapa demikian, sebab, lanjut dia, kalau berplasmodium atau berparasit (sakit malaria) kemudian masuk hutan, sementara di hutan banyak nyamuknya, maka akan terus menjadi sumber penularan pada yang lain.
Untuk mengeliminasi malaria, ujar Setyo Budi menjadi tanggung jawab semua pihak. Peran serta aktif masyarakat dalam upaya kesehatan secara promotif dan preventif harus terus ditingkatkan karena mencegah lebih baik dari pada mengobati.
BACA JUGA: Bahas Pengembangan Industri PKT, Komisi II Jadwalkan Kunjungan Lapangan ke Perusahaan
“Serta manfaatkan pemberdayaan masyarakat secara optimal melalui Desa Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif, Posyandu, dan Pos Malaria Desa dalam upaya penyuluhan untuk pencegahan penyakit malaria,” ungkap Setyo Budi Basuki. (dwi/re)
