Pranala.co, BONTANG — Pemerintah Kota Bontang melalui Bapperida resmi meluncurkan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kota Bontang 2025 di Auditorium 3D Kantor Wali Kota, Selasa (25/11/2025). Peluncuran ini menjadi penanda berakhirnya era pembangunan berbasis asumsi.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyampaikan pesan tegas. Ia tidak ingin lagi mendengar adanya ketidaksinkronan data antarinstansi. Sebab, menurutnya, tumpang tindih data selama ini menjadi penyebab program pemerintah tidak tepat sasaran.
“Mulai hari ini, tidak boleh lagi ada istilah data kira-kira. Semua program pemerintah wajib berbasis data yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Agus Haris.
Ia membeberkan kondisi di lapangan. Data penting menyangkut pengangguran, stunting, hingga kemiskinan, masih sering tidak lengkap. Bahkan, informasi sederhana seperti status keluarga pencari kerja kerap luput dicantumkan. Padahal detail itu krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Untuk memperbaiki itu, Pemkot Bontang menyiapkan strategi berbasis data untuk menekan angka pengangguran pada 2026. Nantinya, setiap pencari kerja wajib memiliki kartu kuning dengan data lengkap.
Sementara perusahaan diwajibkan melaporkan kebutuhan tenaga kerja secara berkala. Dengan sistem ini, alur informasi tenaga kerja bisa tersambung jelas dan transparan.
Di sektor kesehatan, persoalan stunting ikut menjadi perhatian. Saat ini angkanya berada di 15,7 persen. Pemerintah menargetkan penurunan hingga 14 persen. Target ini hanya bisa dicapai jika pembaruan data dilakukan hingga tingkat RT. Tidak ada lagi ruang untuk data yang “kurang lengkap” atau “belum masuk”.
Peluncuran Forum SDI ini sekaligus menandai hadirnya Portal Satu Data Kota Bontang 2025. Portal ini bukan hanya penyimpanan angka, tetapi pusat informasi yang menyajikan tren lima tahunan—terbuka dan dapat diakses publik. Transparan. Terukur. Modern.
Kepala Bapperida, Syahruddin, menegaskan bahwa data merupakan fondasi kebijakan. Dengan penandatanganan kesepakatan daftar data daerah 2025–2026 oleh seluruh pemangku kepentingan, Bontang kini resmi meninggalkan era tumpang tindih.
“Kita memasuki era kebijakan yang presisi, efektif, dan profesional,” ujarnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
