PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi hambatan serius. Empat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan operasional sementara karena dana operasional yang ditunggu belum juga diterima.
Dampaknya tidak kecil. Sebanyak 9.559 penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita, untuk sementara tidak lagi mendapatkan layanan makanan bergizi yang selama ini mereka terima.
Kepala SPPG Regional Bontang, Surya Dwi Saputra, membenarkan penghentian operasional tersebut. Menurutnya, keputusan itu diambil karena pengelola dapur belum menerima transfer dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Jadi total empat dapur berhenti, Bang. Ini hanya sementara waktu. Kalau biaya sudah ada, operasional akan kembali normal,” kata Surya, Rabu (10/6/2026).
Hingga kini belum ada kepastian kapan dana tersebut akan dicairkan. Para pengelola dapur disebut sudah menunggu pencairan selama sekitar satu pekan terakhir.
Empat dapur MBG yang menghentikan layanan sementara berada di beberapa wilayah Kota Bontang, yakni:
- SPPG Bontang Utara Api-Api
- SPPG Bontang Selatan Tanjung Laut Indah
- SPPG Bontang Selatan Tanjung Laut
- SPPG Bontang Selatan Berbas Tengah 3
Surya mengatakan jumlah dapur yang berhenti beroperasi masih berpotensi bertambah apabila persoalan pendanaan belum terselesaikan dalam waktu dekat.
“Kami akan informasikan lebih lanjut,” ujarnya.
Penghentian operasional ini menjadi perhatian karena program MBG menyasar kelompok yang cukup rentan. Termasuk anak-anak sekolah dan balita yang membutuhkan asupan gizi setiap hari.
Salah satu dapur yang lebih dulu dipastikan berhenti adalah SPPG Bontang Utara 2. Dapur ini melayani 2.528 penerima manfaat yang tersebar di enam sekolah dan lima posyandu.
Berdasarkan data yang dihimpun, setiap dapur MBG di Bontang rata-rata membutuhkan anggaran sekira Rp900 juta per bulan untuk menjalankan operasional.
Dana tersebut mencakup pembelian bahan baku makanan, pembayaran gaji pekerja, biaya listrik, hingga kebutuhan air bersih.
“Rata-rata sekira Rp900 juta. Itu sudah termasuk seluruh operasional, gaji, bahan baku, listrik dan air,” jelas Surya.
Dengan empat dapur yang berhenti beroperasi, serapan anggaran negara untuk program tersebut berkurang sekitar Rp3,6 miliar per bulan.
Saat ini terdapat 15 dapur MBG yang tersebar di Kota Bontang. Jika seluruh dapur beroperasi normal, kebutuhan anggaran program dapat mencapai sekitar Rp18,9 miliar setiap bulan. [RE/DIAS]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
