Pranala.co, BONTANG – Kota Bontang segera memiliki hotel berbintang baru. Rencananya, hotel itu akan dibangun di atas lahan strategis milik pemerintah, tepatnya di rumah jabatan alias Rujab Wali Kota di Jalan Awang Long.
Rencana tersebut mengemuka dalam pemaparan business plan investasi yang disampaikan PT Inkorincorp Filcocean Investama, Selasa (22/7/2025).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyambut positif rencana pembangunan hotel tersebut. Menurutnya, investasi ini bukan sekadar membangun gedung tinggi dan mewah, tapi juga menghadirkan pengalaman berkelas bagi tamu yang datang ke Kota Taman.
“Pemerintah menyambut rencana ini dengan tangan terbuka. Ini bukan hanya soal bangunan, tapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat,” kata Neni.
Dalam pemaparannya, perusahaan menyebut proyek ini sebagai Bontang Hospitality Project. Hotel tersebut dirancang berdiri di atas lahan seluas 9.000 meter persegi—lahan yang saat ini masih digunakan sebagai rumah jabatan wali kota.
Pembangunan hotel ini diperkirakan menelan investasi minimal Rp75 miliar.
Nilai besar tersebut menjadi bukti, kata Neni, bahwa Kota Bontang masih punya daya tarik ekonomi di mata investor. Apalagi lokasinya berada di pusat kota, dekat dengan fasilitas umum dan area bisnis.
“Ini jadi bukti nyata bahwa Bontang masih sangat potensial bagi investor. Kita patut bangga,” lanjutnya.
Namun, Pemerintah Kota tak ingin gegabah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, menekankan pentingnya perencanaan yang matang. Termasuk memperhitungkan dampak sosial, aspek ekonomi, dan legalitas lahan.
“Kami tidak ingin terburu-buru. Semua aspek harus dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Aji.
Ia juga menambahkan, pemanfaatan lahan bekas rumah jabatan dianggap efisien karena tak memerlukan biaya pembebasan lahan baru.
“Lokasinya sangat strategis. Di tengah kota, dekat fasilitas publik, dan tentunya bisa menekan biaya investasi,” tambahnya.
Tahapan selanjutnya, kata Aji, pemerintah akan melakukan kajian lebih dalam bersama para pihak terkait. Termasuk regulasi, perizinan, hingga model kerja sama dengan investor.
