Pranala.co, BONTANG — Kejujuran sekolah dalam mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kembali menjadi sorotan. Data ini dinilai sebagai kunci utama terbukanya bantuan pendidikan dari pemerintah pusat. Tanpa data yang akurat, bantuan sulit turun. Bahkan bisa tak pernah datang.
Pesan itu ditegaskan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Ia mengingatkan sekolah-sekolah di Kota Bontang agar tidak “memoles” data demi mengejar nilai akreditasi.
Menurut Hetifah, Dapodik bukan sekadar kewajiban administrasi. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat menyusun kebijakan pendidikan. Mulai dari pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, hingga pengadaan sarana pendukung.
“Sering kali karena ingin akreditasi bagus, datanya dibuat seolah-olah sudah ideal. Padahal di lapangan masih banyak kekurangan. Sebaiknya diisi sesuai kondisi sebenarnya,” ujar Hetifah, Kamis (18/12/2025).
Ia mencontohkan kondisi riil yang kerap terjadi di sekolah. Keterbatasan ruang membuat pengelola harus memutar otak. Ruang UKS dialihfungsikan menjadi musala. Ruang kelas dijadikan ruang guru. Bahkan, ada sekolah yang kekurangan toilet layak.
Namun, kondisi itu tidak selalu tercatat dalam Dapodik. Kebutuhan ruang tambahan tidak ditulis. Akibatnya, pemerintah pusat tidak memiliki dasar untuk menyalurkan bantuan.
“Kalau kebutuhannya tidak dicantumkan, sampai kapan pun tidak akan dibantu. Pemerintah bekerja berdasarkan data,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Hetifah menilai ketidaksinkronan antara data dan kondisi lapangan justru merugikan sekolah. Bantuan yang seharusnya bisa diterima menjadi tertunda. Bahkan, bisa sama sekali tidak turun.
Karena itu, ia meminta sekolah-sekolah di Bontang lebih terbuka dan jujur dalam mengisi Dapodik. Apalagi, sistem ini telah terintegrasi langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dapodik menjadi rujukan utama dalam perencanaan dan penganggaran bantuan pendidikan.
“Ini soal kejujuran dan kerja sama. Jangan sampai sekolah butuh ruang kelas, laboratorium, atau toilet, tapi tidak ditulis di Dapodik. Kalau datanya jujur, kebijakan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Dengan data yang akurat, Hetifah optimistis kebutuhan pendidikan di daerah dapat dipetakan lebih baik. Bantuan dari pusat pun diharapkan benar-benar menyentuh persoalan nyata yang dihadapi sekolah. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
