DPRD KALTIM mempertanyakan keterlibatan kontraktor lokal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Bagus Susetyo menyoroti soal persentase keterlibatan pengusaha dan masyarakat sekitar dalam proyek IKN."Dalam melaksanakan atau mendapatkan pembangunan dari pusat, berapa persen keterlibatan pengusaha dan masyarakat Kaltim, terutama mereka yang bergerak di bidang konstruksi," kata Bagus Susetyo.
Tidak hanya itu, ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim tersebut juga menyampaikan pandangannya.
Ia mengingatkan jangan hanya bereuforia terhadap pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim saja. Tetapi, juga fokus terhadapp pemberdayaan masyarakat Kaltim.
Bagus pun berharap Pj Gubernur Akmal Malik dapat menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya mohon Pak Pj Gubernur bisa menyampaikan secara aktif kepada Presiden bahwa IKN Nusantara perlu menggandeng kontraktor lokal," ungkap ketua DPD Real Estate (REI) Kaltim ini.
"Bukan hanya sebagai subkontraktor, mereka harus diwajibkan untuk memberdayakan kontraktor lokal supaya bisa naik kelas," sambungnya.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik pun merespons positif hal tersebut. Ia akan berkoordinasi dengan Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe.
"Beliau (Wakil Otorita IKN) selalu bilang jika butuh komunikasi akan siap dan undang dalan rapat," sebut Akmal Malik.
Akmal Malik akan mencoba berkomunikasi kepada Otorita IKN agar ada keterlibatan kontraktor lokal Kaltim.
"Kami akan sampaikan ke Badan Otorita IKN melalui Pak Dhony. Mudah-mudahan bisa hadir di sini, saya akan undang beliau khusus nanti," tukas Akmal Malik. (ADS/DPRD KALTIM)
