Pranala.co, BONTANG – Kota Bontang sedang menghadapi masalah krusial yang jarang disadari publik. Saat tuntutan transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi, justru kekurangan tenaga profesional terjadi di dua posisi penting: Arsiparis dan akuntan.
Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, tak ingin persoalan ini dibiarkan berlarut. Ia meminta BKD-PSDM bergerak cepat menutup kebutuhan formasi tersebut.
“Kita paling kurang Arsiparis,” tegas Neni, Rabu (14/11/2025).
Menurut Neni, kondisi ini sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Dari total 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baru 9 OPD yang memiliki Arsiparis.
Padahal keberadaan tenaga Arsiparis sangat vital. Mereka memastikan dokumen pemerintahan tersimpan rapi, aman, dan mudah ditelusuri ketika dibutuhkan.
“Kita sudah buka formasi, tapi sangat sedikit yang mendaftar. Keahlian Arsiparis mungkin kurang peminatnya, padahal sangat penting,” ujarnya.
Sejumlah OPD yang hingga kini belum memiliki Arsiparis di antaranya Bapenda, Dishub, BPBD, DKUMPP, Damkar, Kesbangpol, serta tiga kecamatan.
“Masalah ini harus segera mendapat perhatian khusus,” tegasnya.
Tak hanya Arsiparis, Neni juga menyoroti minimnya tenaga akuntansi. Hampir seluruh OPD mengelola anggaran besar. Sementara sekolah-sekolah memegang dana BOS yang jumlahnya tidak sedikit.
“Akuntansi itu sangat penting. Mengelola APBD, dana BOS, sampai penyusunan neraca, tidak mudah dan butuh spesialis. Tapi kita sangat kekurangan tenaga akuntansi yang berkompeten,” kata Neni.
Ia mencontohkan Dinas Pendidikan, yang memegang alokasi 20 persen dari APBD, namun masih kekurangan tenaga akuntansi. Masalah utamanya adalah sulitnya mencari sarjana akuntansi yang berminat bekerja di pemerintah daerah.
Karena itu, Pemkot membuka peluang formasi minimal D3 Akuntansi.
“Kalau sarjana tidak ada, minimal D3. Yang penting pengelolaan keuangan bisa tertata dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” tambahnya.
Neni memastikan Pemkot akan menambah tenaga akuntansi dan Arsiparis pada rekrutmen tahun depan. Keduanya menjadi kebutuhan mendesak agar tata kelola keuangan dan administrasi di seluruh OPD berjalan optimal.
“Saya harus. Harus dilengkapi terutama untuk pengelolaan keuangan. Ini penting. Keuangan itu mesti ditangani ahlinya, seperti dokter dengan spesialisasinya,” ujarnya.
Meski kekurangan akuntan juga dialami daerah lain, Neni menegaskan bahwa Bontang tidak boleh kalah cepat.
“Supaya laporan keuangan rapi, neraca jelas, dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” pungkasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
