Pranala.co, SANGATTA – Di tengah geliat pembangunan yang terus bergerak di pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masih tersisa pekerjaan rumah yang menyentuh kebutuhan paling dasar warga. Di Kecamatan Sangatta Utara, listrik dan air bersih belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat.
Data itu terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar pada 11–12 Februari 2026. Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, menyampaikan sedikitnya 11 titik di 11 Rukun Tetangga (RT) hingga kini belum teraliri listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Di sejumlah kawasan tersebut, warga masih bergantung pada sumber penerangan alternatif saat malam tiba.
Persoalan serupa juga terjadi pada layanan air bersih. Tercatat 915 kepala keluarga (KK) belum menerima distribusi air dari Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur.
Bagi sebagian warga, memperoleh air layak konsumsi masih menjadi perjuangan sehari-hari.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Perumdam terkait kendala di lapangan. Dalam waktu dekat, kami juga akan turun bersama tim dari PLN untuk melakukan pengecekan langsung,” ujar Hasdiah di Kantor BPU Kecamatan Sangatta Utara.
Menurut dia, pemerintah kecamatan tidak ingin berhenti pada laporan administratif. Verifikasi faktual akan dilakukan untuk memetakan hambatan teknis, apakah berkaitan dengan jaringan, keterbatasan infrastruktur, atau kendala lain yang selama ini menghambat distribusi layanan dasar.
“Nanti kita turun bersama, dari Perumdam, PLN, pihak kecamatan hingga desa. Kita identifikasi titik-titik yang belum terlayani dan apa persoalan utamanya,” jelasnya.
Forum Musrenbang tersebut menghimpun 80 usulan program dari tiga desa dan satu kelurahan. Selain persoalan listrik dan air bersih, infrastruktur juga menjadi perhatian.
Normalisasi drainase di sepanjang Jalan Yos Sudarso 1 hingga 4 diusulkan sebagai langkah mendesak untuk mengurangi genangan yang kerap merendam permukiman dan sekolah saat curah hujan meningkat.
Hasdiah menegaskan kebutuhan dasar masyarakat—penerangan, air bersih, dan penanganan banjir—akan ditempatkan sebagai prioritas dalam pembahasan di tingkat kabupaten.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Apa yang belum terealisasi tahun lalu akan terus kami kawal agar menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya. (RED)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
