KOTA BONTANG sedang berpacu dengan waktu. Bukan soal pembangunan gedung tinggi atau jalan raya, melainkan sesuatu yang lebih mendasar: sanitasi. Pemerintah kota memasang target ambisius—menghapus praktik buang air besar sembarangan (BABS) sepenuhnya pada 2027.
Di balik target itu, tersimpan persoalan yang lebih besar dari sekadar kebersihan. Ini tentang kesehatan, tentang masa depan anak-anak, dan tentang bagaimana sebuah kota merawat warganya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebut capaian pengelolaan air limbah domestik saat ini sudah mencapai 96,86 persen. Angka yang tinggi, namun belum cukup untuk membuat pemerintah berpuas diri.
“Ini menjadi modal kuat, tapi pekerjaan kita belum selesai. Masih ada celah yang harus ditutup bersama,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Selama ini, isu sanitasi kerap dipandang sebatas pembangunan fisik—membangun toilet umum atau menyediakan septic tank. Namun di Bontang, pendekatan itu mulai bergeser.
Pemerintah menyadari, persoalan utama justru terletak pada perilaku. Infrastruktur tanpa kesadaran hanya akan menjadi fasilitas yang tak terpakai.
Karena itu, selain pembangunan toilet umum dan septic tank terapung, pemerintah juga menggenjot edukasi kepada masyarakat. Pesannya sederhana, tetapi krusial: sanitasi layak adalah bagian dari gaya hidup sehat.
Air limbah rumah tangga—dari mandi, mencuci, hingga buangan toilet—jika tidak dikelola dengan benar, bisa mencemari lingkungan. Dalam jangka panjang, dampaknya tak main-main: penyakit mengintai, kualitas air menurun, dan risiko kesehatan meningkat.
Isu sanitasi juga bersinggungan langsung dengan stunting. Lingkungan yang tidak higienis menjadi salah satu faktor pemicu gangguan tumbuh kembang pada anak.
Neni mengingatkan, ini bukan sekadar urusan hari ini, melainkan investasi untuk masa depan.
“Kalau sanitasi buruk, dampaknya langsung ke anak-anak kita. Ini menyangkut kualitas generasi ke depan,” tegasnya.
Pemerintah menyadari, target nol BABS tak mungkin dicapai sendirian. Keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci—mulai dari masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas lokal.
Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bontang diharapkan ikut berkontribusi, terutama dalam penanganan sanitasi di kawasan padat penduduk. Di wilayah-wilayah inilah, persoalan sanitasi sering kali paling kompleks.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang pun terus mengakselerasi program strategis. Mulai dari pembangunan sistem pengolahan air limbah, pemeliharaan infrastruktur sanitasi, hingga kampanye perilaku hidup bersih dan sehat.
Ambisi Bontang bukan hanya menjadi kota bebas BABS. Lebih dari itu, kota ini ingin menghadirkan lingkungan yang benar-benar layak huni—bersih, sehat, dan berkelanjutan. [fr]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
