Pranala.co, SAMARINDA — Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah strategisnya adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi tulang punggung pemberdayaan ekonomi rakyat di seluruh Indonesia.
Peluncuran akad massal KUR tahun 2025 digelar serentak secara nasional 21 Oktober 2025, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim). Provinsi ini menjadi salah satu daerah dengan realisasi penyaluran KUR tertinggi di kawasan timur Indonesia.
Hingga Juni 2025, tercatat 24.888 debitur di Kaltim telah menerima pembiayaan dengan total nilai mencapai Rp1,8 triliun. Angka itu menunjukkan tren positif terhadap semangat UMKM lokal untuk terus berkembang.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan bahwa KUR bukan hanya sekadar pinjaman, tetapi instrumen penting untuk memperkuat struktur ekonomi daerah.
“Kami dorong penyaluran KUR tidak hanya untuk konsumsi, tetapi untuk meningkatkan produktivitas usaha. Kami ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatannya,” ujar Heni.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat sembilan lembaga penyalur KUR di Kaltim yang siap mendukung pelaku usaha. Di antaranya BRI, Bankaltimtara, BNI, BSI, Mandiri, BTN, Bukopin, BCA, dan Pegadaian.
“Setiap debitur harus melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat sebelum mendapatkan pinjaman, untuk memastikan penggunaan yang efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Tak berhenti di situ, DPPKUKM Kaltim juga bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan bagi penerima KUR. Tujuannya, agar para pelaku usaha mampu mengelola pembiayaan dengan bijak dan berkelanjutan.
“Dengan bimbingan yang tepat, kami ingin para penerima KUR bisa naik kelas. Mereka harus mampu memanfaatkan dana ini untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing,” tutur Heni.
Skema pembiayaan KUR pun disesuaikan dengan kapasitas usaha. Untuk KUR Mikro, plafon pinjaman maksimal mencapai Rp25 juta. Sementara bagi kategori usaha produktif dan menengah, nilai pinjaman bisa mencapai Rp200 juta hingga Rp250 juta.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dalam penyaluran KUR. Ia menegaskan, pemerintah akan memastikan dana yang digelontorkan benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha, bukan konsumsi pribadi.
“Dengan pendampingan dari perguruan tinggi dan lembaga terkait, kami pastikan investasi dari KUR tidak disalahgunakan. Evaluasi rutin harus dilakukan agar program ini tetap tepat sasaran,” kata Sri Wahyuni.
Ia optimistis, KUR akan menjadi motor penggerak utama dalam membangun ekonomi daerah. Selain mendorong produktivitas UMKM, program ini juga berpotensi membuka lebih banyak lapangan kerja baru di Kalimantan Timur.
“Melalui Program KUR, kita ingin memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
