BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan merealisasikan program seragam gratis bagi pelajar SD dan SMP mulai tahun ini. Program ini merupakan salah satu janji politik Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dan Wakil Wali Kota Agus Haris yang ditargetkan terlaksana dalam 100 hari kerja pertama.
Wali Kota Neni mengungkapkan bahwa Pemkot telah menyiapkan mekanisme anggaran melalui pergeseran mendahului APBD Perubahan untuk mempercepat eksekusi program ini.
“Kain seragam akan dibeli melalui sistem tender. Meski bahan bakunya didatangkan dari luar daerah, proses jahitnya tetap dikerjakan oleh penjahit lokal,” ujar Neni, Rabu (5/3/2025).
Neni menegaskan bahwa dirinya meminta agar eksekusi pengadaan seragam ini tidak terburu-buru, karena ingin menambahkan alokasi anggaran agar cakupan penerima lebih luas.
“Saya sudah bilang, walaupun sudah masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), jangan dieksekusi dulu. Saya ingin menambahkan anggaran agar jumlah siswa yang menerima seragam semakin banyak. Misalnya, jika total per siswa Rp1 juta dan jumlah siswa mencapai 28.000 orang, maka total anggarannya sekitar Rp38 miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengadaan seragam ini mendesak untuk segera direalisasikan. Oleh karena itu, proses tender akan dilakukan dengan skema cepat guna memenuhi kebutuhan pelajar secepat mungkin.
“Seragam batik untuk pelajar sudah lebih dulu terealisasi. Sekarang, kita percepat pengadaan seragam lainnya agar bisa segera digunakan oleh siswa,” tambahnya.
Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi siswa baru, tetapi juga untuk seluruh pelajar SD dan SMP di Kota Bontang.
“Kita ingin semua siswa mendapatkan fasilitas ini, bukan hanya peserta didik baru. Oleh karena itu, anggaran harus ditambah agar mencakup seluruh pelajar,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bontang memastikan bahwa pengadaan seragam ini dilakukan melalui e-katalog untuk menjaga transparansi dan efisiensi. Mekanisme ini memungkinkan proses belanja dilakukan secara digital dan diawasi ketat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Kami ingin memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Bontang,” pungkasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
