Bontang, PRANALA.CO — Kota Bontang memang tak sebesar Surabaya atau Balikpapan. Tapi urusan lalu lintas dan parkir? Sama peliknya. Itu sebabnya Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, Zainuddin, memilih tidak tinggal diam. Ia rapatkan barisan. Polisi, Dinas PUPR, Satpol PP, kelurahan, kecamatan—semua diajak duduk semeja. Targetnya jelas: Bontang yang lebih tertib, aman, dan terang.
Ada beberapa rencana besar yang kini mulai digarap. Yang paling dekat: penutupan sejumlah ruas jalan dan akses putar balik yang selama ini dianggap jadi biang macet.
Simpang tiga RSUD Bontang yang sudah lama ditutup, misalnya, akan terus dilanjutkan. Ditambah lagi usulan penutupan akses putar balik di Jalan Soekarno Hatta–Jalan Pontianak serta di depan Bontang City Mall.
“Dinas PUPR sudah kami minta siapkan anggarannya. Untuk kawasan City Mall, itu tanggung jawab pengelola sesuai dokumen Andalalin,” kata Zainuddin, Senin (5/5/2025), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.
Tapi bukan cuma soal arus lalu lintas. Parkir liar yang semakin marak juga jadi sorotan. Di SPBU Kilometer 3, kawasan Tanjung Laut, sampai Akawi, mobil-mobil sering parkir seenaknya. Itu sebabnya Dishub bakal melakukan penertiban menyeluruh.
Tak hanya membongkar parkir liar, mereka juga sedang memetakan kantong-kantong parkir baru di tiap kelurahan. Harapannya, penataan ini bukan saja menertibkan, tapi juga mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penertiban tetap mengacu pada Perda dan Perwali. Tapi sebelum itu kami sosialisasikan dulu. Supaya tidak ada yang kaget,” ujarnya.
Ada yang menarik. Dishub Bontang tak mau kerja sendiri. Mereka gandeng kecamatan, kelurahan, bahkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Mekanisme kerja sama sedang disusun. Semua digerakkan, agar parkir liar tak lagi jadi pemandangan harian.
Lalu soal penerangan jalan. Ini persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Banyak lampu jalan, terutama yang bertenaga surya (solar cell), kini padam. Akibatnya, banyak ruas jalan gelap. Tak heran kalau keluhan warga soal keamanan makin nyaring terdengar.
Dishub Bontang pun turun tangan. Pemetaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah dimulai. Dari median jalan yang pakai ornamen, sampai tiang-tiang tunggal di pinggir gang.
“Usulan dari kelurahan kami tampung. Tapi tetap sesuai ketersediaan anggaran. Untuk penerangan di gang dan perumahan memang masih kewenangan Dinas Perkim. Ke depan, akan dialihkan ke kami,” jelas Zainuddin.
Ada enam langkah yang sudah mereka kantongi:
- Monitoring parkir di SPBU — Dishub bersama Polres, Satpol PP, dan lainnya akan terjun. Sanksinya tegas: mulai dari penarikan fuel card sampai pembekuan QRIS pengisian BBM.
- Penertiban parkir liar — Akan dilakukan bersama kecamatan dan kelurahan lewat LPM.
- Jadwal monitoring rutin — Pagi, siang, malam, parkir liar akan diawasi.
- Pengajuan usulan kelurahan — Lokasi parkir liar, potensi PAD, pemasangan PJU, sampai permintaan speed bump bisa diajukan.
- Pembahasan teknis — Mekanisme penertiban dan pengajuan infrastruktur bakal difinalisasi.
- Pemasangan PJU — Akan diakomodir sesuai anggaran, sambil menunggu alih kewenangan dari Dinas Perkim.
“Kami ingin jalanan di Bontang lebih tertib, lebih aman, dan tentu saja lebih nyaman,” tutup Zainuddin.
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 1