DPRD Bontang Lobi Provinsi, Minta Tambah Bankeu Atasi Banjir

pranala.co – Komisi III DPRD Bontang melobi DPRD Kalimantan Timur untuk bisa menambah bantuan keuangan (Bankeu) Kota Bontang yang minim. Terutama untuk mengatasi banjir.

Lawatan legislator Bontang itu bertemu langsung Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji di rumah jabatan ketua DPRD Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, beberapa waktu lalu.

Yassier Arafat, Anggota Komisi III DPRD Bontang ikut hadir. Dia bilang, penambahan bankeu untuk Bontang bukan sekadar janji saja. Sebab, pekan ini Banggar Provinsi dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) bakal menggelar rapat.

PILIHAN REDAKSI

Giliran Anggota DPRD Bontang Disasar Jalani Tes Urine Narkoba

Golkar Bontang Meriahkan HUT ke-60, Andi Faizal Tegaskan Pentingnya Kolaborasi dan Kekompakan Kader

10 Anggota Banggar DPRD Bontang Ditetapkan, Fraksi ADG Walk Out karena Tidak Puas

Bankeu Kutai Barat Rp 33 Miliar, Realisasi Fisik Capai 74 Persen

“Bukan janji. Tapi Pak Wakil Ketua (Seno Aji, red) bakal menggelar rapat soal bankeu penanggulangan banjir di Bontang. Doakan saja ya,” kata politisi muda Golkar ini kepada pranala.co, Kamis (26/5/2022).

Yassier Arafat melanjutkan, rapat nanti akan mengupayakan penambahan bankeu bagi kabupaten/kota yang rendah. Dananya diambil dari daerah di Kaltim yang kaltim.

“Bankeunya yang besar nanti dikurangi dikit, terus bisa tambah ke daerah yang kecil. Seperti Bontang misalnya,” imbuh Yassier.

Tahun ini bankeu untuk Kota Bontang Rp 22 miliar. Komisi III juga meminta bantuan agar pada 2023 bisa mendapatkan lebih maksimal lagi karena Pemkot sedang menjalankan program penanganan banjir.

Adapun alokasi anggaran bankeu provinsi yang diminta Bontang sebesar Rp 45 miliar. Dana itu bisa menambah dan bankeu Pemprov Kaltim Rp 19,6 miliar untuk penanggulangan banjir.

“Pemkot kan mengalokasikan anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 54 miliar dari APBD Kota Bontang dan bankeu Pemprov Kaltim Rp 19,6 miliar. Nah, kita minta tambah agar masalah banjir bisa selesai,” urai Yassier.

Anggaran Rp54 miliar rencananya akan digunakan untuk membangun kolam polder di 2 kelurahan, membangun drainase dan turap sungai serta lainnya.

Kendati demikian, ia menuturkan bantuan keuangan akan disesuaikan skala prioritas dan melihat kemampuan provinsi sebab bankeu diberikan ke seluruh kabupaten/kota se-Kaltim

Selain itu, pihaknya juga meminta Pemkot Bontang untuk berkomunikasi ke Pemprov Kaltim guna mendapatkan pemahaman yang sama dalam pembahasan APBD Kaltim 2023 ke depannya. [ADS/DIAS]