KETUA DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menggandeng akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda untuk mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemkab Berau tahun 2025. Langkah ini diambil guna memperoleh evaluasi yang lebih rinci dan objektif terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun lalu.
Dedy mengatakan, pelibatan akademisi diharapkan mampu memberikan sudut pandang independen dalam menilai capaian program dan kegiatan pemerintah. Hasil kajian tersebut nantinya akan melengkapi analisis internal DPRD sebelum merumuskan rekomendasi resmi.
“Dari hasil kajian akademisi memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi,” ujar Dedy, yang akrab disapa Dedet.
Ia menjelaskan, proses evaluasi tidak hanya bergantung pada kajian akademik. DPRD Berau tetap melakukan pembahasan internal melalui masing-masing fraksi dan komisi untuk memastikan penilaian dilakukan secara menyeluruh.
Saat ini, setiap komisi di DPRD Berau juga telah memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas secara detail capaian program selama 2025. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh sektor mendapat penilaian yang komprehensif dan berbasis data.
Dedy menargetkan seluruh rangkaian evaluasi, termasuk kajian dari Unmul dan pembahasan internal dewan, dapat dirampungkan dalam waktu sekitar satu minggu ke depan. Hasilnya akan dirangkum menjadi rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Paling tidak sekitar satu minggu sudah ada hasil. Semua masukan, baik dari akademisi maupun komisi, akan kami rangkum menjadi rekomendasi yang konstruktif,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyampaian hasil evaluasi akan dilakukan secara terbuka dalam rapat paripurna DPRD Berau. Transparansi ini dinilai penting agar publik mengetahui aspek-aspek yang menjadi perhatian dewan terhadap kinerja pemerintah.
Dalam kajian awal akademisi, sejumlah sektor strategis menjadi sorotan, di antaranya pendidikan, pariwisata, dan infrastruktur. Dedy menambahkan, khusus sektor pendidikan harus memenuhi alokasi minimal 20 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil kajian tersebut diharapkan memperkuat rekomendasi DPRD dalam mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. [ADS/DPRD BERAU]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
