DKPP: Laporan Pengaduan Pilkada Serentak di Kaltim Minim

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mempraktekkan cara menyoblos surat suara calon tunggal saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada di Pati, Jawa Tengah, Senin (9/1). (ANTARA FOTO)

PRANALA.CO, Balikpapan – Penyelanggaraan Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menyatakan laporan pengaduan terkait Pilkada Serentak 2020 yang masuk dari Kalimantan Timur termasuk rendah dibandingkan provinsi lainnya.

“Di Kaltim sendiri dari data kami hanya ada sebanyak 9 laporan yang masuk ke DKPP. Ini termasuk sedikit sekali,” ujar Anggota DKPP Alfitra Salamm, kepada awak media, di Balikpapan, saat acara Ngetren Media atau Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media, pada Kamis malam (26/11), di Balikpapan.

Dia bilang, kasus yang dilaporkan di Kaltim jauh lebih sedikit dibandingkan dengan aduan kasus di provinsi-provinsi lainnya seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, dan Papua.

Alfitra berkata, sampai saat ini di tahun 2020 jumlah laporan yang masuk totalnya sebanyak 341 kasus. Sementara pada 2019 laporan yang masuk ke DKPP jauh lebih banyak, yakni 517 kasus. Ia menjelaskan, sebagian besar laporan ini berkaitan dengan calon perorangan yang gagal maju dalam Pilkada. Serta laporan soal netralitas ad hoc.

Netralitas penyelenggara ad hoc ini sangat mengkhawatirkan, pasalnya bisa jadi mereka jadi mesin politik para calon, maupun mesin politik partai. “Sehingga kami minta kepada Bawaslu dan KPU untuk tetap menjaga netralitas penyelenggara pilkada di tingkatan kota ke bawah harus dijaga serius,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini, lanjut Alfitra, DKPP telah memberhentikan sebanyak 26 orang penyelenggara pemilu. Pemberhentikan dilakukan berkaitan dengan profesionalitas penyelenggara pemilu pada level kabupaten dan kota.

“DKPP sejak 2012 telah memberhentikan sebanyak 652 penyelenggara pemilu. Di tahun 2019 ada sebanyak 77 penyelenggara dan di tahun 2020 ini ada 26 penyelenggara, dan sebagian besar karena dinilai tidak profesional,” tegasnya

Selain menjatuhkan sanksi, lanjut Alfitra, DKPP juga melakukan rehabilitasi terhadap penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melanggar etika dan profesionalitas perilaku penyelenggara pemilu.

Tahun 2020 ini, DKPP sudah melakukan rehabilitasi terhadap sebanyak 200 penyelengara pemilu. Sedangkan tahun 2019 ada sebanyak 808 penyelenggara.

Ia menjelaskan rehabilitasi ini dilakukan karena laporan terhadap yang bersangkutan tidak terbukti dan hanya berupa fitnah saja.

 

 

[fr|idn]

More Stories
Giliran Polisi Bontang Divaksin Covid-19