Pranala.co, JAKARTA — Trofi Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 yang digenggam Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, bukan sekadar simbol prestasi. Penghargaan nasional itu menjadi penanda komitmen serius Pemerintah Kota Bontang dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Pengakuan tersebut diterima langsung Wali Kota Neni Moerniaeni dalam seremoni UHC Awards 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Ia didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Bahtiar Mabe.
Kota Bontang meraih penghargaan Kategori Utama, level tertinggi dalam ajang UHC Awards. Status ini menegaskan bahwa Bontang tidak hanya berhasil mendaftarkan hampir seluruh warganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga mampu menjaga keaktifan kepesertaan serta memastikan dukungan anggaran daerah yang sehat dan berkelanjutan.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi “garansi” bagi masyarakat Kota Bontang bahwa akses layanan kesehatan bukan lagi persoalan. Pemerintah daerah memastikan tidak ada warga yang tertinggal atau kesulitan mendapatkan pelayanan medis akibat kendala biaya.
Dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa Universal Health Coverage bukan semata-mata program kesehatan, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi kerakyatan.
“Tanpa jaminan kesehatan, masyarakat sangat rentan jatuh dalam kemiskinan. JKN menjadi proteksi penting agar rakyat bisa hidup lebih produktif dan berdaya,” ujar Muhaimin dalam sambutannya.
Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Bontang. Jaminan kesehatan diposisikan sebagai investasi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Dengan kesehatan yang terjamin, masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan kualitas hidup tanpa dibayangi kekhawatiran biaya pengobatan.
Meski telah meraih pengakuan nasional, Pemkot Bontang menegaskan perjalanan belum selesai. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas layanan kesehatan berjalan seiring dengan luasnya cakupan kepesertaan.
Setelah berhasil mencapai universal coverage, pemerintah daerah kini mengarahkan fokus pada universal access—yakni layanan kesehatan yang mudah dijangkau, merata, ramah, dan manusiawi bagi seluruh warga, tanpa terkecuali. (RIL)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
