KEPALA Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Timur yakni Tresna Rosano kemudian menjelaskan bahwa untuk saat ini pihaknya memang tengah membuat ajuan permohonan untuk pemberian fasilitas sarana transportasi helikopter tersebut sejak bulan September 2023 beberapa bulan lalu. Permohonan tersebut telah diajukan ke BNPB Pusat, dan untuk saat ini pihak BPBD Kalimantan Timur (Kaltim) tengah berharap bahwa ajuan permohonannya dapat segera memperoleh respon.
Tresna turut menambahkan bahwa menurut informasi terbaru yang didapatkan dari Agus Tianur yang menjabat sebagai Kalaksa (Kepala Pelaksana) BPBD Kaltim yang telah melakukan koordinasi dengan pihak BNPB Pusat, beliau menyatakan bahwa penyerahan helikopter kepada daerah-daerah provinsi di Indonesia saat ini masih dikerahkan di kawasan wilayah Pulau Sumatera. Hal ini karena di Pulau Sumatera saat ini sedang banyak terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan.
“Dengan adanya helikopter bisa lebih cepat respon time-nya untuk mencapai tempat kebakaran hutan,” pungkas Tresno.
Diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki sarana transportasi helikopter sebagai salah satu kendaraan pemadaman dan pemantauan karhutla. Hal ini karena saat ini terjadinya peristiwa karhutla masih tergolong cukup parah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Timur, kejadian karhutla masih tergolong bisa ditangani melalui jalur darat.
Kini karena dengan akan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), maka BPBD Kaltim turut mempertimbangkan daerahnya untuk melakukan ajuan permohonan atas pengadaan helikopter sebagai kendaraan penanggulangan bencana. (ADS)
Discussion about this post