DAYA TARIK wisata pesisir selatan Berau terus meningkat. Namun di balik kunjungan yang ramai, persoalan mendasar justru belum tuntas: bahan bakar, jaringan internet, hingga listrik.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan persoalan ini. Ia menilai, kelancaran distribusi BBM harus menjadi prioritas utama, terutama saat lonjakan wisatawan terjadi.
“Kalau kunjungan meningkat seperti libur Lebaran atau Nataru, stok BBM harus benar-benar dipastikan aman,” kata Sutami.
Keluhan soal BBM bukan hal baru. Menurut Sutami, persoalan keterlambatan suplai sudah berulang kali disampaikan masyarakat.
Dalam beberapa kasus, wisatawan bahkan terpaksa mengantre hingga berjam-jam—bahkan menginap di SPBU—hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini dinilai berisiko menurunkan minat kunjungan wisata.
“Kalau BBM susah, orang bisa trauma untuk datang lagi,” ujarnya.
Ia meminta pihak pengelola distribusi, termasuk jobber dan Sales Branch Manager (SBM), lebih sigap mengantisipasi kebutuhan di lapangan.
Selain BBM, persoalan jaringan internet juga menjadi sorotan. Di sejumlah destinasi, sinyal masih lemah bahkan tidak stabil.
Padahal, kebutuhan wisatawan kini tidak hanya menikmati pemandangan, tetapi juga berbagi pengalaman secara langsung di media sosial.
“Mereka datang, ingin langsung unggah foto, tapi jaringan tidak mendukung. Ini harus dibenahi,” kata Sutami.
Masalah lain yang mencuat adalah pasokan listrik yang kerap padam, meski infrastruktur seperti gardu telah tersedia. Sutami mengaku menerima keluhan warga terkait kerusakan peralatan elektronik akibat seringnya pemadaman.
“Sudah ada gardu, tapi listrik masih sering mati. Ini yang harus dijelaskan dan diperbaiki,” ujarnya.
Di luar itu, persoalan klasik seperti sampah pasca-liburan juga perlu penanganan serius agar tidak merusak citra destinasi wisata.
Sutami menilai, pengelolaan kawasan wisata harus dilakukan secara menyeluruh—tidak hanya pada promosi, tetapi juga pada fasilitas dasar.
DPRD Berau juga mendorong penguatan sektor usaha lokal. Sutami menyebut, pihaknya siap memfasilitasi pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil, khususnya yang sudah memiliki usaha namun membutuhkan peningkatan fasilitas.
Verifikasi akan dilakukan melalui pemerintah kecamatan. “Kalau sudah punya usaha, seperti penginapan yang butuh tambahan fasilitas, bisa dibantu. Tapi kalau dari nol, tentu perlu kajian,” jelasnya. [ADS/DPRD BERAU]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
