SUASANA di dalam Gedung Olahraga (GOR) 27 September Universitas Mulawarman (Unmul) mendadak senyap lalu berubah tegang. Acara yang semula dirancang sebagai kuliah umum formal, tiba-tiba menjelma menjadi panggung pengadilan moral oleh para mahasiswa.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto, yang hadir sebagai narasumber utama, hanya bisa menyaksikan podiumnya diambil alih. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unmul memutuskan interupsi di tengah pemaparan rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Aksi berani ini bukan tanpa alasan. Mahasiswa menilai kehadiran pejabat kementerian di kampus mereka tidak lebih dari sekadar agenda seremonial yang mengabaikan luka sejarah.
Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, berbicara dengan nada bergetar namun tegas di hadapan ratusan pasang mata. Ia langsung menyoroti rekam jejak Mugiyanto yang dinilai bertolak belakang dengan semangat reformasi.
"Hari ini yang menjadi sikap kami adalah menyoroti kredibilitas narasumber," ujar Hiththan dengan lantang.
Bagi para mahasiswa, ada ironi besar yang tersaji di atas panggung. Seseorang yang dituding mengabaikan nasib rekan-rekan aktivis masa lalu, kini berdiri tegak menceramahi generasi muda tentang hak asasi.
"Bagaimana mungkin seseorang yang punya catatan terkait pengkhianatan terhadap reformasi berani berdiri di depan kami untuk mengkuliahi soal hak asasi manusia," tambahnya.
Kemarahan mahasiswa tidak berhenti pada sosok sang Wamen. BEM KM Unmul juga melempar kritik kepada Menteri HAM, Natalius Pigai, yang sempat melontarkan pernyataan kontroversial bahwa menjadi menteri tidak perlu belajar HAM.
Lebih dari itu, mereka membawa suara masyarakat Kaltim yang selama ini terabaikan. Isu lokal yang berdarah-darah sengaja dihamparkan di depan muka perwakilan pemerintah pusat tersebut.
Hiththan membeberkan data kelam industri ekstraktif di tanah borneo. Saat ini, tercatat ada 44.736 lubang tambang yang menganga di Kaltim, dan telah merenggut sedikitnya 53 nyawa manusia.
"Ini adalah masalah fundamental dan vital. Jika pemerintah mengklaim peduli HAM, mengapa berbagai persoalan nasional seperti kasus Munir atau aktivis yang hilang tidak kunjung selesai?" cecar Hiththan. Ia juga mengingatkan bagaimana aksi Kamisan terus diabaikan tanpa pernah mendapat angin segar dari istana.
Pengambilalihan panggung ini, menurut Hiththan, sudah melalui konsolidasi matang. Mahasiswa sengaja memilih metode protes yang paling mencolok agar pemerintah sadar bahwa kampus bukan tempat untuk memoles citra.
Gerakan di Samarinda ini sekaligus menegaskan solidaritas yang mulai menjamur di berbagai daerah, termasuk aksi serupa di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sebelumnya. Mahasiswa sepakat untuk mulai menutup pintu bagi pejabat yang dinilai gagal memberikan solusi nyata atas krisis kebangsaan.
"Harapan kami, aksi ini bisa menjadi titik balik. Kami tidak ingin kegiatan ini hanya menjadi forum seremonial belaka. Kami menuntut perbaikan nyata," tutup Hiththan menyudahi aksinya. [TIA]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
