Pranala.co, BALIKPAPAN — Aliansi Balikpapan Melawan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Balikpapan, Senin (9/2/2026), dengan membawa sederet tuntutan strategis yang mencakup isu nasional hingga persoalan daerah.
Massa aksi yang terdiri dari sejumlah elemen organisasi mahasiswa menilai pemerintah belum serius menyelesaikan persoalan mendasar, mulai dari pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), banjir menahun, hingga mangkraknya pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.00 Wita itu menegaskan kritik mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Koordinator Aksi Aliansi Balikpapan Melawan, Jusliadin, mengatakan isu pendidikan menjadi sorotan utama dalam tuntutan mereka. Karena pendidikan ini merupakan masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah.
Menurutnya, anggaran pendidikan yang seharusnya dialokasikan sebesar 20 persen sesuai amanat konstitusi justru mengalami pemangkasan dan dialihkan untuk program MBG.
“Kami melihat adanya pemangkasan dana pendidikan yang seharusnya dialokasikan 20 persen sesuai amanat konstitusi, namun justru dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis,” ujar Jusliadin.
Ia menegaskan, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan realitas di Balikpapan yang hingga kini masih kekurangan tenaga pendidik. Terlebih, dengan minimnya sumber daya guru dinilai sebagai persoalan mendesak yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kondisi Balikpapan hari ini masih sangat kekurangan guru. Sumber daya pendidik sangat minim,” sebutnya.
Tambahnya, Jusliadin, mendesak Pemerintah Kota Balikpapan agar pelaksanaan MBG dihentikan sementara. “Kami tidak menolak, tapi lebih baik fokus terlebih dahulu pada sektor pendidikan,” tegasnya.
Selain isu pendidikan, massa aksi juga menyoroti persoalan banjir yang disebut telah bertahun-tahun terjadi tanpa solusi konkret. Masa aksi mendesak pemerintah kota dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Disperkim, untuk bertanggung jawab atas masalah tersebut.
“Masalah banjir ini sudah bertahun-tahun tidak pernah terselesaikan di Kota Balikpapan. Kami menuntut pemerintah kota dan seluruh dinas terkait untuk bertanggung jawab,” tegasnya.
Tidak hanya persoalan masalah klasik yang terjadi di Balikpapan, tuntutan itu juga diarahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan menyusul masih maraknya kecelakaan lalu lintas, khususnya di kawasan Simpang Rapak. Jusliadin menyinggung kembali insiden kecelakaan akibat rem blong yang terjadi di kawasan tersebut.
“Padahal sudah ada surat edaran Dishub yang mengatur jam operasional angkutan berat. Namun kenyataannya masih dilanggar. Kami menilai Dishub Balikpapan lalai dan gagal dalam mengawasi angkutan berat tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, mahasiswa sebelumnya telah mendorong Pemerintah Kota Balikpapan dan Dishub untuk menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum yang mengikat dalam penegakan aturan lalu lintas angkutan berat.
“Surat edaran itu hanya bersifat preventif dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu kami mendorong adanya perda agar aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas,” ujarnya.
Selain masalah yang acap kali belum tuntas di Kota Minyak. Aliansi Balikpapan Melawan turut menyoroti mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat, yakni Rumah Sakit Sayang Ibu. Jusliadin menyebut proyek itu bahkan harus mengganti pengembang atau kontraktor, yang menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah.
“Ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengawasi pembangunan rumah sakit. Padahal kesehatan adalah hak fundamental masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara,” jelasnya. (SR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
