PEMERINTAH Kota Bontang mulai menghitung potensi tekanan fiskal yang bisa memukul APBD tahun mendatang. Pemkot memperkirakan kemampuan belanja daerah dapat turun hingga Rp1,6 triliun jika dana kurang transfer dari pemerintah pusat tak kunjung masuk dan bantuan keuangan dari Pemprov Kalimantan Timur ikut menyusut.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, hingga kini dana kurang transfer sebesar Rp402 miliar masih belum mendapat kepastian dari pemerintah pusat. Padahal, dana tersebut diharapkan dapat menopang struktur APBD 2027.
“Saya sudah tanyakan apakah dana kurang transfer Rp402 miliar itu bisa kita masukkan ke APBD. Tapi sampai sekarang jawabannya masih menunggu kemampuan anggaran pusat,” ujar Neni, Senin (4/5/2026).
Di saat bersamaan, Pemkot juga mulai menerima sinyal bahwa bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim tetap diberikan, namun nilainya kemungkinan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Neni, informasi itu diperoleh melalui berbagai komunikasi dengan pemerintah provinsi, baik dalam forum resmi maupun pembicaraan informal antardaerah.
“Kita sudah mendapat sinyal bahwa bantuan tetap ada, tapi tidak sebesar dulu,” katanya.
Selama ini, bantuan provinsi menjadi salah satu penyangga penting APBD Bontang. Dana tersebut digunakan untuk membiayai sejumlah program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengembangan kawasan perkotaan.
Sebelumnya, Bontang menerima bantuan keuangan provinsi sekitar Rp88 miliar. Namun, perubahan kondisi fiskal daerah dan nasional membuat nominal bantuan tahun depan belum dapat dipastikan.
Ketidakjelasan transfer pusat dan potensi berkurangnya bantuan provinsi membuat Pemkot mulai menyiapkan langkah penyesuaian anggaran. Jika dua sumber pendapatan itu tak maksimal, ruang fiskal Bontang diperkirakan menyusut cukup tajam.
“Kalau tidak bisa dimasukkan, berarti kita harus menyesuaikan. APBD kita bisa turun sekitar Rp1,6 triliun,” jelas Neni.
Pemkot kini mulai menyusun sejumlah skenario alternatif, termasuk efisiensi belanja dan pengetatan program prioritas. Langkah itu disiapkan agar pembangunan dan layanan publik tetap berjalan meski kemampuan keuangan daerah menurun. [FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
